Jakarta membara kemarin. Para sopir taksi plat kuning (saya enggan menyebutnya sebagai taksi konvensional, karena perusahaan mereka sebetulnya juga sudah meluncurkan pelayanan berbasis teknologi) melanjutkan demo part 2. Masih menyoal pendapatan sopir yang kian menipis gara-gara maraknya transportasi online yang sebetulnya ilegal.

Demonstran melakukan sweeping transportasi publik yang masih mengangkut penumpang. Orang-orang yang mau ngantor itu, yang mau ngampus itu, atau bahkan mungkin ada yang mau kontrol ke dokter, dipaksa turun. Akhirnya masyarakat jadi korban lagi, terlantar kesulitan beraktivitas.

Tidak berhenti di sana, berlanjut pada pengeroyokan tukang ojek online yang kemudian memicu aksi balas dendam komunitas driver Go-Jek. Meledaklah perang batu. Buat saya yang cuma liat di tv, ramai betul. Lebih seru dari drama Turki.

Begitulah kalau perut sudah mulai berteriak.

Aksi demo tersebut menjadi blunder bagi para sopir taksi plat kuning sebetulnya. Demo pertama mereka saja sudah banyak menuai cibiran. Nah, aksi kedua kemarin yang diwarnai anarkis justru semakin meningkatkan rasa antipati masyarakat. Semua permasalahan itu berpangkal pada persaingan bisnis tidak sehat.

Advertisement

Masyarakat tentu punya hak penuh untuk memilih mana transportasi sesuai kritera mereka (baca: nyaman dan murah). Kenyamanan naik transportasi umum memang sudah lama tak didapatkan rakyat Indonesia, jangankan angkot, bajaj, metromini, dan kopaja, taksi plat kuning juga sudah tidak memuaskan.

Tarifnya mahal, ada yang berargo kuda, belum lagi soal kenyamanan. Apakah taksi itu jelek bentuk fisiknya, dalemnya bau, sopirnya berpakaian acak-acakan, kalau pesan via call center datengnya lama, sampai kalau ada keluhan konsumen, tanggapan dari perusahaan pun terkesan gagap.

Maka hari cerah pun tiba. Transportasi dambaan akhirnya datang. Tidak hanya praktis dan kekinian karena berbasis aplikasi smartphone. Paling penting dari semua itu adalah transportasi online menawarkan kenyamanan dengan harga murah pake banget. Di sanalah terlahir persaingan tidak sehat.

Saya tak mau membandingkan taksi dengan ojek, karena sedari dulu kendaraan roda dua tidak masuk dalam regulasi transportasi umum. Tetapi taksi-taksi online menawarkan tarif murah dengan beragam pilihan mobil keren. Dosa mereka adalah menabrak aturan undang-undang, seperti tak berizin dan tak bayar pajak.

Sebelum bisa beroperasi, setiap perusahaan taksi plat kuning harus berpeluh-peluh mengurus perizinan. Kendaraan-kendaraan plat kuning juga harus lolos uji kir, bayar pajak yang lumayan besar, pemerintah mengatur jenis mobil yang digunakan, dan tarif mereka ditentukan oleh gubernur.

Ada batas tarif bawah dan batas tarif atas. Pengekangan masalah tarif ini tidak dialami oleh taksi online, makanya mereka bisa jor-joran ngasih harga.

Jadi, masalah utamanya bukanlah soal konvensional dan kekinian. Bukan soal aplikasi. Ini masalah persaingan harga.

Pemerintah kalau sudah mengeluarkan izin, tidak diteruskan dengan pengawasan di lapangan. Sehingga banyak terjadi pembiaran seperti kenyamanan konsumen dan kendaraan tak layak jalan. Sekarang setelah terjadi gesekan dan kegaduhan di jalanan, barulah pemerintah kasak-kusuk.

Cuma lucunya, di level menterinya juga bergesekan. Saling lempar tanggung jawab. Menteri Perhubungan menyatakan taksi online ilegal dan aplikasi harus ditutup. Tetapi Menteri Komunikasi dan Informasi yang punya wewenang untuk menutup aplikasi itu, enggan melakukannya.

Alasannya karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Subhanallah sekali. Kalau di tingkat penguasa tidak bisa berembug, bagaimana dengan rakyatnya yang sudah lebih dulu saling menajamkan senjata?

Peristiwa kegaduhan sopir taksi ini jelas merupakan cermin "kesuksesan tertunda" (baca: kegagalan) pemerintah dalam menghadirkan transportasi publik yang baik bagi rakyatnya.

Mau itu massal seperti angkot, bus, kereta, ataupun transportasi publik yang menyasar masyarakat menengah ke atas seperti taksi.

Proses pembenahan memang tidak semudah membalikan tangan, tapi tidak juga berlarut-larut dong? Masalah "sengketa" penumpang ini sudah muncul setidaknya dua tahun belakangan, dan mulai mencapai klimaksnya kini.

Pemerintah mesti bergerak dua kali lebih cepat. Apakah akan memaksa taksi-taksi online itu untuk masuk regulasi atau meniadakan mereka. Lalu para taksi plat kuning dipaksa untuk mengikuti kebutuhan pasar, yakni tingkatkan pelayanan dan utamakan kenyamanan konsumen. Harus diawasi dengan ketat sampai betul-betul terwujud.

Rembugan dengan berbagai pihak terkait jangan seperti main badminton ber-rally panjang. Berikan kepastian jelas dan tegas bagi masa depan para sopir, agar masyarakat juga tidak terlalu lama terkatung-katung di jalan.

Catatan terakhir, provokator dan pelaku anarkis demo kemarin harus diproses hukum.