Dilematika persoalan di Indonesia yang kian merumit masih meninggalkan tanda tanya besar mengenai kinerja pemerintah dalam menjalakan birokrasi. Masyarakat merasa buta karena terhalang tembok besar privasi pemerintah yang seharusnya sudah runtuh sejak masa reformasi. Usia kekacauan ini sudah tidak muda dan dibutuhkan terobosan baru demi tercapainya harmonisasi. Indonesia membutuhkan revolusi.

Pembenahan infrasruktur dan konstitusi terus dilakukan dan malah membuat tanda tanya yang lebih besar. Transparansi sudah mulai diberlakukan tapi masyarakat masih belum bisa melihat. Ternyata, keputusan masyarakat untuk menyalahkan pemerintah sepenuhnya atas apa yang terjadi bukan hal yang bijak. Lalu, pada siapa masyarakat bisa bertanya mengapa masalah ini bisa terjadi? Diri sendiri adalah jawabannya.

Indonesia terkenal dengan heterogenitas yang sangat tinggi dan sempat membuat dunia berdecak kagum akan kemampuan masyarakat Indonesia untuk bertoleransi satu sama lain. Budaya cium tangan, sedikit menunduk ketika orang yang lebih tua lewat, tersenyum kepada orang asing, panggilan dengan awalan 'kak' adalah hal-hal yang tadinya bisa ditemukan dengan mudah. Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan. Hal-hal yang tadinya normal, sekarang menjadi kebiasaan yang sebisa mungkin dihindari.

Banyak orang yang tidak menyadari bahwa cerminan sikap terpancar dari hal-hal yang sangat kecil. Bahkan sikap seseorang dapat dinilai dari cara orang itu bersikap di depan orang tua. Sayangnya, krisis moral ini sering disalahartikan sebagai perubahan ke zaman yang lebih egaliter. Kita kurang peka bahwa ada benang tipis yang membedakan sikap egaliter dan tidak bermoral. Keadaan masyarakat Indonesia yang sekarang adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang hilang.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia juga memiliki permasalahan yang juga besar. Tidak perlu rumit untuk berpikir tentang permasalahan ekonomi maupun hubungan internasional. Permasalahan tersebut tidak akan pernah selesai sebelum krisis moral di Indonesia dibenarkan. Media telah menggambarkan bagaimana buruknya masyarakat Indonesia dalam menanggapi pemerintahnya sendiri. Kata-kata kotor dan hinaan tanpa solusi adalah senjata masyarakat untuk menyerang pemerintah. Sehingga, apapun yang bergerak di pemerintahan akan selalu direspon sangat negatif tanpa diimbangi dengan pemikiran rasional.

Advertisement

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia dapat digolongkan dalam tipe budaya politik partisipan. Ciri tipe budaya politik partisipan adalah masyarakat yang tergolong aktif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak subjek politik. Hal ini adalah baik karena negara yang ideal adalah negara yang diperankan oleh dua tokoh yaitu pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Namun, seringkali kebebasan untuk berpartisipasi tidak digunakan dengan bijak dan malah menyebabkan kerusuhan.

Revolusi mental seharusnya bukanlah sebuah slogan baru bagi masyarakat Indonesia. Itu karena idealisme adalah elemen klasik yang seharusnya selalu melekat pada diri masyarakat Indonesia. Namun, seiring menurunnya moral bangsa, terbentuklah masyarakat yang egois dan cenderung radikal. Tidak dapat dipungkiri bahwa ideologi pancasila bukanlah satu-satunya ideologi yang berkembang di negara yang besar ini. Hal itu juga merupakan faktor penghambat menuju persatuan yang dulu pernah ada.

Sudah seharusnya kita kembali pada definisi Indonesia yang dulu. Negara dengan sejuta perbedaan namun satu tujuan. Masyarakat yang berbeda-beda namun saling menghormati dan menghargai. Bangsa yang besar berawal dari orang-orangnya yang berhati besar.