Pencegahan Stunting dan Pendataan Keluarga, Dua Agenda Besar BKKBN Sepanjang Tahun 2021

Tahun baru selalu datang dengan tugas baru berikut kewajiban menunaikan agenda yang mungkin tertunda di tahun sebelumnya. Hal tersebut nggak cuma berlaku pada generasi muda dengan resolusi tahunannya, melainkan juga pada lembaga pemerintahan seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Yup, pada tahun 2021 ini, Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang dikepalai Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K) setidaknya punya dua agenda besar yang harus dijalankan, dengan rincian satu tugas baru dari Presiden Jokowi, satunya lagi agenda yang sempat tertunda di tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan ‘Ngobrol Bareng Kepala BKKBN Bersama Jurnalis’ yang digelar secara offline dan virtual pada Selasa (9/3/2021), Hasto menjabarkan dua agenda besar tersebut berkaitan dengan Pencegahan Stunting dan Pendataan Keluarga 2021 (PK21).

Pendataan Keluarga 2021 akan dilakukan untuk memotret kondisi keluarga Indonesia

Dijelaskan bahwa Pendataan Keluarga yang jadi salah satu agenda besar BKKBN di tahun 2021 sedianya terlaksana pada tahun 2020 lalu. Akan tetapi lantaran pandemi Covid-19, proses pendataan yang mengharuskan interaksi tatap muka tersebut mesti ditunda hingga tahun ini.

Hasto mengatakan, PK21 dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 dengan tujuan utama untuk memotret kondisi keluarga Indonesia dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas.

“BKKBN adalah lembaga yang bertanggung jawab memperbaiki keluarga Indonesia menjadi lebih berkualitas. Kita nggak bisa memperbaiki keluarga jadi berkualitas tanpa tahu potretnya seperti apa. Itulah mengapa penting melakukan pendataan di tahun 2021,” ujar Hasto.

Dengan melakukan pendataan, Hasto berpendapat penguraian masalah yang berdampak pada kualitas keluarga Indonesia bisa dilakukan dengan baik hingga menemukan solusi. Sebab, ia menambahkan, melakukan diagnosis terhadap sebuah keluarga demi sebuah solusi tidak lah gampang.

“Keluarga yang miskin karena kepala keluarganya mengalami gangguan jiwa berat itu solusi (permasalahannya) akan berbeda dengan keluarga yang miskin, sehat, tapi menganggur,” terang Hasto menggambarkan kondisi.

Dalam praktiknya, Hasto mengatakan PK21 bersifat mikro dengan cara mengumpulkan data terkait kependudukan, data Keluarga Berencana, dan data tentang pembangunan keluarga.

Artinya, pendataan yang akan dilakukan oleh kader pendata BKKBN terlatih serta penyuluh Keluarga Berencana di seluruh Indonesia ini by name by address sesuai kondisi masing-masing keluarga.

Pelaksanaan pencegahan stunting akan dilakukan BKKBN sejak dari sebelum menikah hingga pasca persalinan

Melaksanakan percepatan pencegahan stunting nasional di tahun 2021 merupakan mandat langsung Presiden Jokowi dengan BKKBN sebagai ketua pelaksananya. Dalam hal ini, Hasto mengatakan akan melakukan sosialisasi pencegahan stunting sejak dari hulu melalui perencanaan keluarga.

“Yang perlu kita sadari, (bayi) dari lahir (bisa) membawa modal untuk stunting. Setelah di dunia, kehidupannya (dapat) membuat stunting. Maka penting untuk menangani stunting sejak dari hulu,” terangnya.

Pernyataan itu sejalan dengan data Riskesdas tahun 2018 yang dikutip Hasto. Data itu mengungkap sebanyak 22,6 persen bayi lahir dengan panjang kurang dari ukuran ideal yakni 48-52 cm. Kondisi tersebut dijelaskan sebagai modal untuk stunting.

Data yang sama juga mengatakan pada 1000 hari pertama kehidupannya, bayi dengan modal stunting yang tadinya sebanyak 22,6 persen meningkat jadi 37 persen, karena mereka diketahui memiliki tinggi badan yang nggak sesuai dengan usia.

Fakta tersebut menjelaskan bahwa banyak bayi yang lahir dengan modal stunting, karena panjang atau tinggi badan adalah salah satu indikatornya. Tapi sayangnya, kondisi tersebut tidak dikoreksi dengan baik sehingga pada 1000 hari pertama kehidupan, yang terjadi malah peningkatan angka anak dengan tinggi nggak sesuai usia.

“Kesempatan mengoreksi anak kita agar tidak jadi stunting hanya 1000 hari kehidupan, itu pun sudah mulai start sejak menstruasi terakhir sebelum hamil,” jelas Hasto.

Untuk itu, BKKBN telah menyiapkan beberapa program dalam rangka percepatan pencegahan stunting, dengan tidak hanya fokus pada nutrisi anak-anak. Di antara programnya adalah meminta dan menyarankan pasangan yang ingin menikah untuk melakukan screening atau pemeriksaan minimal tiga bulan sebelum pernikahan.

“Hampir 34 persen angkanya, perempuan remaja itu anemia. HB-nya di bawah normal. Untuk menaikan HB dengan tablet tambah darah itu membutuhkan waktu minimal 90 hari, maka idealnya kita sarankan periksa minimal 3 bulan sebelum menikah,” kata Hasto mencontohkan.

Selain itu, Hasto menegaskan bahwa ke depannya BKKBN akan menjalankan program di mana semua ibu hamil akan didampingi oleh bidan, dan pasca persalinan akan mendapatkan pendampingan serta alat kontrasepsi gratis yang akan didistribusikan sampai ke pelosok negeri.

“Bidan desa dan bidan dusun akan dihidupkan kembali. (Ini) harusnya bisa karena jumlah bidan kita yang tercatat cukup banyak, hanya sebarannya saja yang belum merata,” tukasnya.

Sejalan dengan proses percepatan pencegahan stunting nasional, BKKBN juga akan menggalakkan 4T, yaitu jangan hamil Terlalu Muda atau di bawah 20 tahun, jangan hamil Terlalu Tua atau di atas 35 tahun, jangan hamil Terlalu Sering, dan jangan hamil Terlalu Dekat atau jaraknya kurang dari dua tahun.