Ada Apa di Balik Film Dokumenter Fenomenal Sexy Killers?

Belakangan ini jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video dokumenter yang mengupas sisi gelap dari dunia bisnis barubara. Video yang berjudul "Sexy Killers" tersebut diunggah oleh channel Youtube Watchdog Documentary dengan durasi 1 jam 28 menit dan telah sukses menuai banyak kontroversi dari warganet. Dalam waktu satu minggu saja, video tersebut sudah dilihat lebih dari 19 juta kali. Video dokumentari tersebut sangat kontroversial karena mengandung muatan politis dan ditayangkan satu hari sebelum pagelaran pesta demokrasi pemilu 2019.

Tak ayal video dokumentasi tersebut menimbulkan berbagai prespektif yang akhirnya dituding sebagai video untuk menggiring opini terhadap suatu fenomena tertentu. Watchdog menyuguhkan fakta kelam di balik gemerlapnya lampu-lampu kota. Lewat video ini dijelaskan bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang pada faktanya kurang atau tidak sama sekali memperhatikan pelestarian lingkungan sehingga memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal didaerah sekitar tambang. Dalam video tersebut didokumentasikan bagaimana kehidupan para petani di sekitar area tambang yang bertahun-tahun mengalami krisis air bersih dan terpaksa bertahan hidup menggunakan air keruh. Kondisi ini disebabkan oleh jalur air bersih yang dihancurkan oleh kehadiran tambang batubara sehingga masyarakat sekitar hidup berdampingan dengan lumpur beberapa tahun terakhir.

Selain menyebabkan berbagai macam penyakit, kehadiran tambang ini juga menyebabkan banyak korban jiwa anak-anak yang tenggelam akibat lubang bekas tambang yang tidak ditutup dengan baik.

Melihat keadaan tersebut, masyarakat tidak tinggal diam. Beberapa warga sempat menyampaikan protes kepada pemilik perusahaan. Salah satunya adalah Pak Komari, transmigran dari tanah jawa yang sudah menetap sejak tahun 1970 ini sudah pernah menyampaikan aspriasinya kepada pihak perusahaan, tapi apa daya bukan kompromi yang ia dapatkan. Namun ia justru dijebloskan ke jeruji besi selama 3 bulan atas tuduhan menghambat atau menghalang-halangai kegiatan pertambangan. Berdasarkan pengalaman tersebut akhirnya warga tidak berani untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap perusahaan tambang, mereka hanya bungkam dan berharap keadaan akan berpihak pada mereka dikemudian hari. Permasalahan tidak berhenti disitu saja, selain lokasi pertambangan yang bermasalah lokasi konversi aliran listrik juga tak luput dari problematika.

Pembangunan PLTU yang digadang akan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara ini membawa musibah bagi nelayan. Transportasi kapal tongkang yang membawa batu bara mengakibatkan pencemaran dan terganggunya habitat ikan. Berbagai penolakan dan protes yang dilakukan warga terhadap kehadiran PLTU Batang akhirnya tetap berujung pada kriminalisasi. Pada bulan Mei 2014, Carman dan Cahyadi dijatuhi hukuman pidana selama tujuh bulan karena menolak menjual tanah mereka untuk pembangunan PLTU. Memang kita tidak bisa menyalahkan keberadaan tambang batubara karena listrik merupakan kebutuhan utama bagi seluruh masyarakat dan saat ini masih banyak daerah yang masih belum dialiri Batubara sendiri merupakan sumber pembangkit listrik termurah dibandingkan alternatif lainnya dan saat ini teknologi yang kita miliki masih belum bisa diaplikasikan secara masif pada seluruh wilayah di Indonesia, namun hal tersebut bukan berarti semua perusahaan tambang bebas mengeruk dari perut bumi tanpa memperhatikan lingkungan yang ditempati.

Perusahaan harus tetap memperhatikan lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan tambang dan juga tetap harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam hal ini audit tentang penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) sangat perlu untuk digalakkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga yang terkena dampak aktifitas tambang. Pergeseran dari Negara Agraris menjadi Negara Industri tak perlu harus memakan korban, para pelaku industri harus menganggap permasalahan ini sebagai titik bagi mereka untuk berbenah diri.

Permasalahan yang terjadi pada bisnis batu bara ini membuat kita bertanya-tanya dimanakah sejatinya keadilan di negeri ini? Di manakah hukum yang seharusnya melindungi hak-hak dan keadilan dari setiap masyarakat? Apakah semua harus dikorbankan demi kepentingan perut-perut elit politik? Semua sungguh tidak masul akal! 

Fenomena sosial ini sangat bertolak belakang dengan apa yang digagaskan dalam ideologi kita dimana Pancasila menjamin kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan setiap masyarakat berbangsa dan bernegara. Tindakan mengeruk sumber alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kerugian yang ditimbulkan bagi warga sekitar merupakan salah satu pelanggaran sila kedua pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" karena berdasarkan video dokumentasi tersebut ditunjukkan bagaimana kesengsaraan masyarakat yang hidup di area sekitar tambang selama beberapa tahun terakhir. Selain bertentangan dengan masalah kemanusiaan, kejadian ini juga dapat dijadikan potret bagaimana keadilan ditegakkan di Indonesia.

Keadilan sosial yang telah dicita-citakan sang proklamator nyatanya berbanding terbalik dengan fakta bahwa para warga yang memprotes justru dikriminalisasi dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima nalar. Sudah saatnya kita mengembalikan permasalahan sosial ini pada Pancasila. Harusnya pemerintah menyadari bahwa kemanusiaan dan keadilan adalah hak setiap warga negara. Permasalahan ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena sudah memakan banyak korban jiwa dan akan terus bertambah apabila tidak ditangani dengan benar. Lupakanlah sejenak tensi politik yang sedang tinggi, siapapun yang memimpin siapapun yang menjabat masalah ini tetap harus dijadikan prioritas utama apabila kita tidak ingin kehilangan muka dimata dunia.

Tidak ada solusi yang sempurna, namun tetap ada solusi yang terbaik. Kembalilah berpegang pada Pancasila Indonesia, junjunglah tinggi kemanusiaan dan keadilan!