Masih ingatkah Anda dengan tujuan negara Indonesia? Tujuan tersebut dimuat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; kedua, mewujudkan kesehjateraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden dan pemerintahan yang dipimpinnya juga harus menjamin bahwa dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia tersebut, tidak boleh terlepas dari sila keempat Pancasila sebagai dasar negara, yang berbunyi, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”.
Mari kita ingat kembali apa saja yang pernah presiden-presiden kita lakukan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Presiden SBY, “Setiap Presiden pasti ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negaranya.”
Berangkat dari pendiri bangsa, Presiden Soekarno. Dalam upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemerdekaan yang diproklamasikannya sudah cukup menjadi bukti bahwa Soekarno tergerak untuk melindungi rakyat Indonesia dari penjajahan dan pertumpahan darah. Ancaman dari luar yang datang untuk mengganggu, ditanggapi Soekarno dengan cara yang jenius. Melalui pidato dan retorikanya, beliau memancing amarah dan semangat rakyat supaya mereka dapat berjuang bersama-sama mempertahankan dan melindungi kewibawaan negara. Berbagai upaya pemberontakan separatisme dalam negeri juga berhasil diatasi.
Dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia, Soekarno memainkan peran yang serius di tatanan global. Konferensi Asia Afrika (KAA) yang dilangsungkan di Bandung pada tahun 1955 adalah bukti bahwa Soekarno bertekad untuk menghapuskan penjajahan di atas muka bumi. KAA yang sukses diselenggarakan adalah cikal bakal Gerakan Non Blok. Soekarno sejak awal memang gigih untuk menghimpun kekuatan dunia ketiga yang disebutnya New Emerging Forces (NEFOS). Dengan demikian, Indonesia sudah memiliki peran yang disegani dalam pergaulan dunia internasional.
Pada era Presiden Soekarno, Pemilu yang pertama kali dilakukan pada tahun 1955 membuktikan bahwa rakyat diberi kesempatan untuk memilih ‘perwakilan’ yang dapat membawa aspirasi mereka dalam kebijakan di parlemen. Walaupun setelah itu diterapkannya Demokrasi Terpimpin justru dianggap sebagai suatu ‘kemunduran demokrasi’.
Tampilnya Presiden Soeharto dianggap ‘memberi harapan baru’ untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Pembangunan lima tahun (Pelita) dapat diartikan sebagai cara utama untuk mencapai salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu menciptakan kesehjateraan umum. Stabilitas di bidang politik dan ekonomi serta swasembada pangan pun dapat dicapai dengan gemilang. Didukung oleh sistem yang kuat, ‘Bapak Pembangunan’ secara umum mampu meningkatkan kualitas kesehjateraan rakyat yang sempat terpuruk.
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Presiden Soeharto mengampanyekan program pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Program Keluarga Berencana (KB) secara tak langsung juga turut mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesehjateraan umum.
Sayangnya dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara Indonesia tersebut, implementasi dari pancasila sila keempat tercoreng oleh dipergunakannya sistem yang cenderung represif dan otoriter. Golkar, bersama dukungan militer, menjadi pihak yang mendominasi parlemen dan sangat dominan dalam mennyukseskan kebijakan pemerintah.
Tantangan yang dihadapi presiden-presiden pasca reformasi pun kian kompleks dan berkembang. Misalnya, Presiden BJ Habibie harus mempertimbangkan banyak hal demi upaya mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan merelakan lepasnya Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga dilakukan beliau dengan menggerakkan pertumbuhan organisasi-organisasi yang melibatkan cendekiawan dan mahasiswa termasuk kebebasan pers.
Pada era Habibie pula dilakukan pemilu pasca reformasi pertama, yang memberi kesempatan bagi siapa pun untuk mendirikan partai politik sehingga gerakan politik bisa lebih terbuka. Implementasi sila keempat pancasila dilaksanakan dengan baik seiring semangat reformasi itu sendiri, termasuk musyawarah mufakat. Melalui sistem ini pula Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden berikutnya.
Presiden Gus Dur berusaha mengupayakan salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan mengakui agama Konghucu dan etnis Tionghoa yang sebelumnya terkesampingkan. Jaminan toleransi, pluralistik, dan keberagaman merupakan salah satu contoh keberhasilan Presiden Gus Dur yang tidak dapat dipungkiri.
Pada era Presiden Megawati, upaya menjalankan sila keempat pancasila kian diperkuat dengan mengadakan Pemilihan Presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat yang menandakan kemajuan dalam berdemokrasi sehingga rakyat terlibat langsung dalam memilih pemimpin mereka. Pemilu 2004 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Selama 10 tahun menjabat, Presiden SBY berusaha mewujudkan keempat tujuan negara Indonesia secara sistematis, sinergis, dan terukur. Selama 10 tahun berkuasa, pemerintahannya berhasil melindungi kedaulatan dan tumpah darah Indonesia, dibuktikan dengan tidak ada wilayah yang lepas dari NKRI serta berakhirnya konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Berbagai kebijakan ekonomi dilakukan untuk menciptakan kesehjateraan umum seperti subsidi BBM, program BPJS dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia, kemampuan diplomasi Presiden SBY diakui dan disegani dunia, termasuk mengirim pasukan perdamaian PBB ke Lebanon. Presiden SBY juga dipercaya sebagai Ketua Bersama Post 2015 Development oleh PBB.
Namun bukan berarti implementasi sila keempat pancasila di era SBY tanpa masalah. Masalah bukan datang dari sistem pemilihan wakil rakyat, namun datang dari wakil rakyat itu sendiri. Petinggi partai politik yang sedang berkuasa dan banyak anggota DPR ditangkap KPK akibat perbuatan tercela mereka. Mereka telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat yang memilih mereka dan hal ini mencoreng nilai demokrasi.
Memasuki era Presiden Jokowi, berbagai program pemerintah telah digerakkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia. Dalam rangka menciptakan kesehjateraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dilakukan pembangunan infrastruktur yang masif tidak hanya di Jawa melainkan juga di daerah Indonesia Timur. Program lainnya seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga diluncurkan untuk memperbaiki kualitas masyarakat Indonesia sehingga menjadi orang yang mampu berdaya saing.
Komitmen Indonesia yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan dorongan kuat pemerintah untuk menghentikan konflik kemanusiaan yang terjadi di Rohingya adalah salah satu bentuk upaya pemerintahan Jokowi untuk melaksanakan ketertiban dunia.
Berdasarkan uraian di atas, tercatat setiap presiden telah mengupayakan terwujudnya tujuan negara Indonesia. Tentu saja tujuan tersebut tidak dapat dicapai secara seketika. Ada proses dan tantangan yang terus datang dan tantangan tersebut akan mengikuti perkembangan zaman.
Setelah Pemilihan Presiden 2019 berakhir, siapapun presiden yang terpilih, rakyat perlu memastikan dan mengawasi agar presiden terpilih mampu melanjutkan tongkat estafet para presiden terdahulu dalam mencapai tujuan negara Indonesia. Satu hal lagi, pastikan pula bahwa presiden terpilih mampu menjamin bahwa sila keempat pancasila dapat diimplementasikan dengan baik dalam menggapai tujuan berdirinya negara Indonesia tadi.
Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
“Artikel ini merupakan kiriman dari pembaca hipwee, isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.”
