Pajak Anda Penunjang Pembangunan Bangsa

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara baik orang pribadi maupun badan, sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara maupun daerah, digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat baik secara materiil maupun spiritual.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut tentunya banyak hal yang perlu diperhatikan menyangkut masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Di Indonesia sendiri, kontribusi penerimaan pajak mencapai 80%, dalam APBN dinilai baik apabila penerimaan utamanya berasal dari pajak, bukan dari pengelolaan sumber daya alam, sehingga pemerintah memiliki dana dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, karena adanya pajak.

Berbeda dengan Venezuela yang menerapkan kebijakan ekonomi Hugo Chavez, dimana penerimaan negaranya 95% berasal dari ekspor minyak bumi. Perekonomian negara jatuh seketika harga minyak bumi mengalami penurunan hebat, terbukti dengan pajak dapat menstabilkan dan tetap menggerakkan roda perekonomian melalui pihak swasta.

            Pada kenyataanya, tingkat kesadaran dan ketaatan para wajib pajak masih minim, dalam melaporkan dan membayar pajak belum tertib dan jujur. Penerimaan pajak pemerintah selalu meleset dari target yang telah ditetapkan. Pada setoran tahun 2017 hanya 89,60% dari target atau senilai Rp 1.147,59 triliun dari Rp 1.283,6 triliun. Ada beberapa penyebab rendahnya kepatuhan dan ketaatan wajib pajak, antara lain adanya KKN, pelaporan pajak yang tidak jujur oleh wajib pajak, keengganan melakulan pelaporan pajak, serta kurangnya pemahaman akan peran, fungsi dan aturan pajak.

Dengan demikian, masyarakat harus lebih memahami alokasi penggunaan dana penerimaan pajak. Setiap rupiah setoran pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai Indonesia yang terkumpul mencapai Rp 2.000 triliun, salah satunya pembangunan infrastruktur.   Berdasarkan keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan Rp 1 triliun uang pajak bisa digunakan membangun 155 kilometer (km) jalan dan 3.541 jembatan, pemerintah bisa membayar 9,4 ribu gaji guru senior dan 10 ribu gaji petugas kepolisian selama 10 tahun, sebesar Rp 1 triliun sama dengan 729 ribu rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan berupa beras.

Sama halnya dengan 93 ribu ton benih bisa diberikan kepada petani untuk memproduksi beras dan ketahanan pangan Indonesia. Rp 1 triliun setara 306 ribu ton pupuk bersubsidi, sama dengan 2,2 juta siswa SD atau 1,3 juta siswa SMP atau 1 juta siswa SMA yang mendapat bantuan. Bahkan Rp 1 triliun sama dengan 3,6 juta rakyat miskin yang mendapat akses kesehatan.

Peran masyarakat dalam pembangunan bangsa sangat dibutuhkan agar dapat menjadikan negara semakin maju dan berjalan dengan baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Didukung dengan SDM yang berkualitas, efektif, dan inovatif akan tercipta dalam pengolahan pajak sehingga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan daerah dalam segala aspek.

Manfaat pajak tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, namun tanpa pajak, pembangunan akan terhenti dan roda perekonomian akan terhambat. Oleh sebab itu, mari kita berperan serta dalam pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus ikut peduli dalam mengawasi proses penerimaan pajak serta pengalokasian anggaran dana pajak tersebut. Pajak yang Anda bayarkan merupakan bukti kontribusi Anda sebagai rakyat Indonesia dalam pembangunan negeri kita tercinta.