Budaya Layan-melayani yang Digemari Mayoritas Masyarakat Indonesia

Melayani berarti mampu memberikan kepuasan, birokrasi tentunya juga bisa dong?

Mungkin kata Birokrasi masih terdengar aneh walaupun hanya sebagian, kebanyakkan orang mengartikan kata Birokrasi ini sama dengan pelayanan, sebagai contoh umum melayani keperluan masyarakat, mulai dari Akta Kelahiran, KK, KTP, dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kependudukkan, akan diurus pemerintah secara gratis. Mengurus semua itu memang gratis, karena didalam UU No.24 Tahun 2013 pasal 79A juga sudah dijelaskan. Tergantung masyarakatnya saja yang mengambil sikap. Walau sudah gratis, masih ada juga masyarakat yang ngotot untuk membayar supaya apa yang diurusnya bisa dikerjakan lebih cepat. Kalau sudah begitu, ujung-ujungnya pemerintah juga yang dijelek-jelekkan.

Sebagai perumpamaan, seorang peternak baru saja membeli satu ekor kambing. kambing yang baru dibeli itu hanya dikurung terus dan hanya dicarikkan rumput, dengan menyewa orang lain seharga 50 ribu per karungnya, secara gampang rumput bisa didapatkan. Setelah dua minggu kambing dilepas, dan hasilnya kambing itu jadi malas mencari makan sendiri. Karena kambing akan mengira makanan pasti sudah ada untuknya.

Berarti masyarakat yang menyebabkan kerusakan?

Jawabannya adalah iya, tapi hanya sebagian saja. Karena di Indonesia juga masih punya orang-orang yang jujur, selain itu juga bermoral, beretika dan imannya terjaga. Orang-orang yang begitu harusnya diangkat jadi pegawai, pasti bisa mengatasi masyarakat yang sukanya mendahulukan kepentingan pribadi. Bila perlu, calonkan saja jadi Presiden ditahun 2019 nanti.

Memangnya masih ada orang yang begitu?

Ya tentunya ada, sama seperti kebun yang sedang diserang oleh hama. Selain buah yang dihasilkan busuk, pasti tetap ada beberapa buah yang baik. Makannya masyarakat jangan terlalu mudah memandang negatif Birokrasi. Bukan Birokrasinya yang buruk, tapi orang-orang didalamnya. Tentunya orang jujur, adil, bermoral, dan beretika yang dicari, supaya laki-laki dan perempuan puas dilayani oleh pemerintah, jangan lagi ada pungutan liar terjadi, kasihan orang-orang yang tidak mampu.

Karena kebanyakkan orang-orang yang suka melakukan sogok-menyogok ini adalah orang yang mampu. Missal, ibu rumah tangga ini sedang kebingungan dikarenakan anaknya yang bentar lagi akan kuliah belum mempunyai KTP, sebagai jalan lain ibu tersebut malah menyogok pegawai supaya KTP tersebut bisa selesai dengan cepat. Belum lagi pegawainya yang mau saja di sogok, kenapa jadi dua-duanya yang salah?

Iya, keduanya memang sama saja. Ada pegawai yang tidak jujur dan ada pula masyarakat yang kebiasaan menyodorkan uang sogokkan. Harusnya kegiatan tersebut dapat dihindari. Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang miskin. Pegawai tak perlu diberi uang tambahan, karena mereka sudah mendapat gaji pokok. Pegawai juga jangan mudah menerima uang sogokkan tersebut, jika diterima maka akan timbul suatu kebiasaan untuk memungut uang kepada masyarakat yang datang untuk membuat KTP. Kan tidak mau jika harus disamakan dengan kambing yang dijelaskan diatas.

Selain pemerintah, mestinya masyarakat juga menyudahi kebiasaan tersebut. Terkadang, banyak juga masyarakat yang mementingkan kepentingan sendiri. Misalnya, supaya KTP yang diurus cepat selesai, salah seorang masyarakat malah menodorkan uang pelicin agar dikerjakan dengan cepat. Lama-lama, tindakan seperti ini malah menjadi budaya. Mulai dari sekarang, hentikan kepentingan pribadi. Dan mulai mengarah pada kepentingan yang bersama. Karena kita bukanlah orang yang bercirikan Apatis.

Harusnya birokrasi mampu berjalan dengan baik, yaitu suatu perwujudan dan seperangkat harapan dari serangkaian tingkah laku dinamis, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan. Meskipun dengan munculnya paradigma baru bahwa secara kuantitatif peranan tersebut di terjemahkan secara aplikatif melalui pola pembagian tugas dan tanggung jawab yang terkecuali pada setiap jenjang herarki yang merupakan ciri yang dominan dari demokrasi.

Adapun fungsi paling sederhana harus terletak pada tingkat inisiatif dan kreatifitas. Di dalam menjalankan peran dan fungsi, birokrasi memerlukan legitimasi melalui peraturan dan perundang-undangan, guna terwujudnya efisiensi, efektifitas dan tingkat ekonomis yang lebih tinggi melalui penyelenggaran oleh aparatur yang berkualitas.

Belum lagi Birokrasi dan Politik suka bekerja sama. Dan menghasilkan dampak yang tidak menyenangkan. Politik merupakan suatu cara kotor yang ibaratnya sama seperti lumpur yang siap menodai apa yang ada didekatnya. Politik hadir sebagai perusak dan penyebab timbul dan lahirnya penyakit-penyakit didalam pelayanan masyarakat. birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita karena sebenarnya telah ada dalam bentuknya yang sederhana sejak puluhan tahun lalu. Lain halnya dengan birokrasi yang ada di Negara maju yang menurut penulis sangatlah baik daripada birokrasi di Negara berkembang terutama pada Negara berkembang. Sebagai contoh, Negara singapura, pengangkatan PNS tidak berdasarkan Ras dan perbedaan lainnya. Sepatutnya Indonesia dapat meniru akan hal ini. Agar birokrasi yang ada di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi.

Apabila pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat dirasakan dengan baik. Pada umumnya, pasti akan banyak masyarakat yang senang. kondisi yang harus juga di hindari yakni dengan menghindari kepentingan politik yang bersifat pribadi dan sesaat di ganti dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan bersama agar visi dan misi dapat terlaksana dengan semestinya. Selain itu, pelaksanaan akuntabilitas atau etika pemerintah juga memerlukan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah yang partisipatif guna memberikan masukan, usulan, dan kritikkan kepada pemerintah dan di perlukan juga pemerintahan yang sifatnya responsif. Dengan adanya akuntabilitas akan menjamin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses membuat suatu kebijakan akan dapat diterima oleh masyarakat dimana adanya transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat akan pelayanan yang diberikan.