Program BPJS Kesehatan, Sebuah Solusi Atau Polemik Baru ?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang lebih kita kenal dengan BPJS merupakan salah satu solusi pemerintah dalam menyeselesaiakan permasalahan mengenai kesehatan di Indonesia, untuk target masyarakatnya adalah PNS, POLRI/TNI, masyarakat kurang mampu dalam segi ekonomi, bisa di bilang hampir seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 1 Januari BPJS sudah diresmikan dan terjun untuk melayani masyarakat. Awalnya BPJS hanya membuka program di sedikit tempat, namun seiring berjalannya waktu maka antrianpun semakin panjang sehingga pemerintah menambah kantor pelayanan BPJS di berbagai daerah. Dengan bertambahnya tempat pelayanan BPJS maka pemerintah beserta pihak yang bersangkutan terus berusaha memperbaiki sistem agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Pertama kali BPJS diresmikan, masyarakat sangat antusias dan sangat mendukung program pemerintah ini karena mereka berpikir bahwa biaya kesehatan mereka akan terjamin sewaktu-waktu. Tidak heran jika setelah masuknya program ini dalam masyarakat, kantor BPJS langsung dipenuhi dengan banyaknya pendaftar. BPJS yang berjalan sampai saat ini menggunakan pancasila sebagai salah satu unsur dalam prosesnya, yaitu pada sila ke tiga yang bermakna Gotong Royong. Pada berita online di halaman Liputan 6 telah membahas mengenai hal tersebut.

Gotong royong dalam BPJS diungkapkan oleh Effendi yang merupakan Pakar komunikasi Universitas Indonesia, Beliau mengatakan bahwa BPJS yang berjalan termasuk program yang menerapkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya gotong royong. Ketika membayar iuran BPJS tiap bulannya berarti menjalankan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang membantu antar-sesama. Membayar iuran BPJS bisa diartikan seseorang ikut menyumbang untuk biaya pengobatan orang yang sakit.

Kata Effendi yang terlihat optimis dalam tujuan yang ingin dicapai BPJS. Layanan BPJS yang berprinsip gotong royong memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dengan adanya BPJS juga diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi sehat. Kesimpulannya, layanan BPJS itu dari semua (masyarakat Indonesia) untuk semua (kembali ke masyarakat).

Pada dasarnya BPJS memiliki sisi positif yang membantu masyarakat dan sangat menguntungkan masyarakat ,namun disamping itu masih ada beberapa sisi negatif selama BPJS beroperasi di masyarakat. Beberapa masalah yang telah muncul di masyarakat saat menggunakan jasa pelayanan kesehatan adalah dari masyarakat penggunakan BPJS yang merasa tidak puas dengan pelayanan tenaga kesehatan, mereka merasa dibedakan dengan pasien lainnya.

Mungkin hal ini dikarenakan terlalu banyak yang menggunakan BPJS dalam perobat sehingga pihak penyedia pelayanan kesehatan kewalahan untuk melayaninya. Dari hal ini tentunya tidak heran jika ada kabar bahwa, terjadinya kematian pada pasien BPJS sebelum mendapat penanganan dari tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Dari adanya kasus tersebut tidak ada yang patut disalahkan, karena ini berhubungan dengan situasi rumit yang terjadi. Di sisi lain, tenaga kesehatan yang melayani pasien akan sedikit banyak berfikir mengenai biaya yang didapatkan dari pasien BPJS dan lamanya pencaiaran dana.

Perbuatan yang dilakukan tenaga medis maupun kesehatan tidak dapat disalahkan karena tidak ada pihak yang mau dirugikan, artinya meskipun dalam pemberian obat tidak dimaksimalkan tetapi pasien akan tetap dapat sembuh meskipun dengan konsenkuensi lain. Akan tetapi disinilah masyarakat akan menuai protes, dan pihak yang disalahkan adalah tenaga medis maupun kesehatan. Selain itu, lamanya penurunan uang BPJS dari pemerintah kepada pihak Instansi atau individu pelayan kesehatan akan membuat mereka jenuh untuk melayani pasien BPJS.

Perlakuan yang diterima oleh masyarakat atau yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bisa jadi berasal dari pihak pengelola BPJS sendiri, dapat dilihat dari beberapa konflik yang tertulis di atas. Dengan minim nya pembayaran uang BPJS yang dibayarkan kepada penyedia pelayanan kesehatan baik itu Instansi atau praktek individu, akan membuat mereka berpikir untuk pintar–pintar memilih obat untuk pasien BPJS agar tidak mengalami kerugian yang dapat sehingga terkadang bisa berakibat fatal pada penyakit pasien BPJS.

Dari permasalahan tersebut, pihak BPJS harusnya dapat menaikkan jumlah yang akan diberikan kepada pihak Instansi sesuai tingkat keparahan pasien BPJS. Untuk lamanya pencairan dana yang membuat tenaga kesehatan jenuh untuk menunggu dana yang akan diberikan, terutama bidan praktek swasta dengan pasien melahirkan yang tentunya membutuhkan biaya cukup banyak, maka pemerintah harusnya memberikan batasan waktu yang terhitung tidak lama atau dengan melihat batasan jumlah pasien yang menggunakan dana BPJS sesuai dengan criteria penyakit agar pelayan kesehatan tersebut tidak malas – malasan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Jadi, kesimpulannya sebaiknya pemerintah melakukan perbaikan dari pihak tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan sosialisasi pelayanan yang baik kepada masyarakat dan percepatan turunnya dana BPJS sehingga dari pihak tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat bekerja dengan maximal dan dapat memuaskan masyarakat. Dan juga untuk biaya anggsuran BPJS setiap bulannya lebih baik dimusyawarahkan dengan beberapa orang perwakilan dari masyarakatnya yang notabennya bukan dari pengurus BPJS itu sendiri sehingga tidak ada berbincangan tidak sedap dari masyarakat mengenai BPJS.