Pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan lembaga negara nasional hingga internasional ke ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibukota itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Dalam draf RUU itu, IKN akan menjadi tempat kedudukan bagi Lembaga Negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/ lembaga internasional.
Pada Senin (17/1/2022) lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan nama Ibu Kota Negara (IKN) yaitu “Nusantara”. Kabar itu disampaikan dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Nama Nusantara dipilih karena kata itu sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional
Nama Nusantara dipilih karena katanya sudah dikenal sejak lama dan ikonik | Credit: Kompas.com
Menurut Suharso, alasan utama pemilihan nama Nusantara adalah karena kata tersebut sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di dunia internasional. Selain itu, kata ini juga bisa dengan mudah menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Suharso mengatakan nama ibu kota itu awalnya dimasukkan ke dalam RUU IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi.
Sementara itu, dalam draf RUU IKN, belum dicantumkan nama ibu kota baru. Sebelum ditetapkan menjadi Nusantara, pemerintah menerima kurang lebih 80 usulan nama calon ibu kota baru dari para ahli. Adapun nama-nama itu di antaranya adalah Negara Jaya, Nusa Karya, Wana Pura, dan Pertiwi Pura. Dalam pemilihan nama untuk IKN baru, pemerintah sudah memanggil ahli bahasa, sejarah, dan sejumlah pakar lainnya.
Sejarah dan asal usul nama Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit
Nama Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit | Credit: Kompas.com
Kata Nusantara tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, kata ini memiliki kaitan erat dengan sejarah. Nusantara digunakan dalam konteks politik pada masa Kerajaan Majapahit. Kawasan Nusantara di masa Majapahit meliputi benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya. Penggunaan nama ini juga tercatat dalam isi Sumpah Palapa yang diucapkan Mahapatih Gajah Mada yang artinya kurang lebih sebagai berikut.
“Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya (baru akan) melepaskan puasa.”
Artinya, Nusantara di masa Majapahit justru tidak memasukkan sebagian wilayah Jawa karena itu sudah berada di bawah pemerintahan Majapahit. Istilah ini digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan. Setelah Majapahit runtuh, istilah yang sama kembali digunakan untuk menyebut Hindia Belanda oleh Ki Hajar Dewantara. Kini, Nusantara sering dipakai untuk padanan kata Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara berarti sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Jawa Kuno, nusa berarti pulau dan antara berarti lain atau seberang.
Meskipun nama Nusantara sudah disetujui oleh Presiden Jokowi, nama ini masih menuai perdebatan dari sejumlah anggota DPR RI. Menurut sebagian dari mereka, redaksi kalimat dalam penetapan nama IKN perlu dipertimbangkan supaya kata Nusantara tidak menggantikan kata Indonesia di masa mendatang. Nusantara menurut mereka merupakan bagian dari sejarah Indonesia, seperti Jakarta.
Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
