Hari penting itu tiba, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin resmi bertugas sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024 per Minggu, 20 Oktober 2019, seusai pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Upacara pelantikan yang dihadiri 17 pemimpin dunia dan utusan khusus, juga sekitar 168 duta besar negara sahabat, berlangsung khidmat dengan pengamanan agenda acara yang terlampau ketat dari aparat keamanan.

Seusai pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Pelantikan dan pertukaran tempat duduk oleh wakil presiden. Dalam kesempatan ini, Jokowi sebagai presiden terpilih menyampaikan pidato pertamanya.

“Kita Bersama Menuju Indonesia Maju”

Jokowi menyampaikan pidato saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10) (Foto.Kompas.com/Kristianto Purnomo) via nasional.kompas.com

Advertisement

Jokowi membuka pidato dengan cita-cita bangsa yang akan keluar dari jebakan kelas menengah pada tahun 2045. Jokowi menargetkan Indonesia pada 45 tahun ke depan, dengan memanfaatkan puncak demografis yang sedang dialami bangsa saat ini, akan menjadi negara maju dengan pendapatan Rp. 320 juta per kapita per tahun.

“Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, Insyaallah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama,” ucap Jokowi membuka pidatonya.

Menyampaikan pidato selama 16 menit, presiden kita ini menekankan akan mengupayakan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas eselonisasi atau jabatan struktural menjadi dua level saja, dan memastikan akan mencopot pejabat pemerintahan yang tidak serius dalam mengemban tanggung jawab kerja. “Bagi (pejabat pemerintahan) yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tukas Jokowi tegas.

Advertisement

Jokowi lantas meminta para menteri, pejabat dan birokrat agar serius memenuhi tujuan program pembangunan di periode kedua pemerintahannya. Nah, apa saja tujuan prioritas yang akan di kerjakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam lima tahun ke depan? Berikut Hipwee rangkum.

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang pekerja keras dan dinamis

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin seusai upacara pelantikan
(20/10). (Foto.Antara/Sigid Kurniawan) via www.vivanews.com

Menurut Jokowi, puncak bonus demografi yang sedang dialami Indonesia adalah sebuah kesempatan besar sekaligus tantangan besar. Hal tersebut akan menjadi masalah besar jika masih minim lapangan pekerjaan. Untuk mengubah risiko masalah menjadi kesempatan besar, menurut Jokowi, membangun SDM yang unggul dan didukung oleh ekosistem ekonomi politik yang kondusif adalah jawabannya.

“Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” ujar beliau.

2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur

salah satu agenda prioritas Jokowi melanjutkan pembangunan infrastruktur via blog.spacestock.com

Dalam lima tahun kedepan, Jokowi akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bisa mendongkrak lapangan kerja baru dan bisa mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Selain itu, insfrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, dan yang mempermudah akses ke kawasan wisata juga akan diteruskan.

3. Menyederhanakan pelbagai regulasi yang terlalu panjang

Jokowi akan menerbitkan Omnibus Law via medan.tribunnews.com

Jokowi mengatakan pemerintah akan memangkas segala kendala regulasi yang tercipta, dengan mengajak DPR menerbitkan dua undang-undang besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Dua UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yakni satu UU yang sekaligus bisa merevisi beberapa atau bahkan puluhan UU. “Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” imbuh Jokowi.

4. Penyederhaan birokrasi besar-besaran dan investasi penciptaan lapangan kerja

Jokowi akan memprioritaskan investasi penciptaan lapangan kerja (Foto.Antara/Puspa Perwitasari) via kumparan.com

Pada periode ini, Jokowi menekankan akan memprioritaskan investasi penciptaan lapangan kerja dan memangkas segala prosedur dan birokrasi yang panjang, seperti eselonisasi atau jabatan struktural. “Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” ucapnya.

5. Transformasi ekonomi agar tidak bergantung pada sumber daya alam

Mengubah ketergantungan pada sumber daya alam (Foto.Katadata/Donang Wahyu) via katadata.co.id

Dalam lima tahun ke depan, pemerintahan Jokowi akan melakukan transformasi ekonomi, dengan artian mengubah ketergantungan pada sumber daya alam, menjadi daya saing dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dapat disimpulkan melalui agenda prioritas yang disampaikan, Jokowi dalam pemerintahan 5 tahun ke depan mematangkan tujuan pada sektor ekonomi dan pembangunan. Namun, persoalan yang tak kalah penting luput dalam pidato yang ia akhiri dengan peribahasa Bugis.

Sayangnya, Pak Jokowi tidak menyinggung persoalan hukum dan HAM, meski Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, di tengah kecamuk persoalan HAM bangsa yang menahun belum serius penanganannya. Hmmm…

Advertisement
loading...

Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya