6 Hak Rakyat Andaikan Pemerintah Berlakukan Lockdown. Udah Tercantum dalam Undang-undang

Hak rakyat saat lockdown

Di saat banyak negara kayak Cina, Italia, dan Spanyol menerapkan lockdown atau karantina wilayah demi mencegah persebaran virus corona semakin masif, Indonesia sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda akan memberlakukan kebijakan serupa. Kecuali Kota Tegal di Jawa Tengah, yang per 30 Maret besok hingga 4 bulan ke depan sepakat untuk menerapkan local lockdown. Pemkotnya melarang orang masuk dan keluar Kota Tegal. Pergerakan masyarakat di dalam kota pun akan dibatasi. Tempat-tempat publik seperti alun-alun juga bakal ditutup.

Advertisement

Kebijakan kuncitara memang bukan perkara mudah. Saat pergerakan orang dibatasi, akan ada banyak penduduk yang kesulitan mencari nafkah. Toko, warung, restoran, dan berbagai pusat perbelanjaan harus ditutup. Jangankan lockdown, #JagaJarakSejenak kayak sekarang aja udah berhasil bikin sejumlah sektor bisnis kembang kempis. Penjualan menurun drastis. Perputaran uang ikut berhenti. Nggak sedikit pegawai yang terpaksa harus “dirumahkan” karena perusahaan nggak sanggup bayar gaji mereka.

Kenyataan di atas membuat banyak orang takut banget kalau sampai pemerintah menerapkan kuncitara, terutama pedagang dan pengusaha kecil. Tapi ternyata, kebijakan karantina wilayah ini sudah diatur sedemikian rupa dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan lo. Di dalamnya juga udah ditulis jelas apa saja hak rakyat seandainya pemerintah benar-benar menerapkan lockdown. Apa saja yaa?

Menurut undang-undang di atas, kita sebagai rakyat berhak atas sejumlah hal berikut ini, Guys~

Suasana di Inggris di tengah wabah Covid-19 via time.com

  1. Kebutuhan hidup dasar
  2. Kebutuhan pangan
  3. Makanan hewan ternak
  4. Pelayanan kesehatan dasar
  5. Kebutuhan medis
  6. Berhak atas perlakuan yang sama selama masa karantina
Advertisement

Jika melihat beberapa negara yang sudah menerapkan kuncitara, pemerintahnya memang mengalokasikan dana khusus untuk rakyatnya selama masa karantina sih

Kalau lockdown harus ada alokasi dana via www.businessinsider.sg

  1. Hong Kong: Pemerintah memberi bantuan finansial berupa uang senilai 10.000 dolar Hong Kong untuk warganya yang sudah dewasa.
  2. Italia: Pemerintah menganggarkan 28 miliar dolar untuk mendongkrak perekonomian dan membantu warga yang paling terdampak krisis. Keluarga yang punya anak di bawah 12 tahun diberi cuti berbayar dan biaya pengasuhan anak. Nggak hanya itu, pemerintah juga akan menghentikan pembayaran utang masyarakat ke bank, termasuk cicilan rumah.
  3. New Zealand: Pemerintah menyiapkan 12 miliar dolar untuk subsidi gaji pekerja, tunjangan untuk pekerja yang sakit dan karantina. Pelaku usaha kecil juga diberi tambahan modal biar nggak bangkrut.
  4. Denmark: Pemerintah mengganti 75% dari gaji pekerja yang nggak bisa bekerja karena wabah Covid-19.
  5. Singapura: Pemerintah memberi subsidi sebagian gaji pekerja selama 3 bulan.
  6. Australia: Pemerintah memberi bantuan tunai sebesar 750 dolar Australia kepada warga yang penghasilannya di bawah rata-rata.

Mungkin memang nggak semua negara “mampu” secara finansial untuk memberlakukan lockdown. Tapi kayaknya sejauh ini cuma cara itu yang bisa membantu meminimalisir persebaran Covid-19. Kalau memang nggak memungkinkan kuncitara, ya paling nggak harus ada tes massal, kayak Korea Selatan

Drive thru test di Korsel via www.nbcnews.com

Sebenarnya, semua cara yang sejauh ini dianggap ampuh buat menangani Covid-19 butuh dana yang nggak sedikit sih. Salah satu negara yang keukeuh nggak menguncitara wilayahnya adalah Korea Selatan. Tapi mereka berani membuka tes massal yang bisa dilakukan secara drive thru saat lonjakan kasusnya tinggi. Setiap hari ada puluhan ribu orang yang dites. Hasilnya juga langsung keluar selang beberapa jam setelah tes. Dengan begitu, pemerintah dan pekerja medis jadi bisa memetakan persebaran dengan mudah dan melakukan penanganan dini.

Advertisement

Selain menerapkan tes massal, Korsel juga memberikan paket bantuan ekonomi untuk mendongkrak perputaran uang di wilayahnya. Karena walaupun nggak lockdown, tetap aja lini bisnis di sana ikut terhambat. Kayaknya kalau melihat langkah pemerintah Indonesia sejauh ini, mereka lebih berkiblat pada Korsel ya.

View this post on Instagram

DRIVE THRU TES MASIF COVID-19 untuk kategori B (profesi-profesi yang interaksi sosialnya tinggi) sudah dimulai. Tidak ada turun dari kendaraan, sesuai surat panggilan dan nomor antrian, dan tidak ada interaksi fisik langsung. Hasilnya dikirim ke hape maaing-masing. Yang tidak punya kendaraan, akan difasilitasi oleh pengurus RW masing-masing di wilayahnya. Tes masif kategori A (ODP,PDP beserta keluarga dan teman2 dekatnya, Dokter dan Nakes ) sudah selesai, dan sedang direkap hari ini. Sementara hasil ada sekian persen yang positif. . Dengan tes masif ini, Insya Allah peta persebaran sudah mulai terlihat jelas. Dan tindakan kita, bisa lebih terukur dan lebih gesit. Hatur Nuhun. Foto drive thru ini dilakukan di Kota Bogor.

A post shared by Ridwan Kamil (@ridwankamil) on

Seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Barat, dalam unggahan Gubernur Ridwan Kamil, mereka sudah mulai melakukan tes massal. Foto-fotonya mirip banget kayak yang dilakukan di Korsel. Semoga aja dengan segala keputusan pemerintah, wabah ini bisa segera ditaklukkan ya! Dan yang terpenting, nggak ada rakyat yang mesti dikorbankan.

Advertisement
loading...
Berikan Komentar

Tim Dalam Artikel Ini

Penulis

An amateur writer.

Editor

An amateur writer.

CLOSE