Tentang Iming-iming Kartu Pra Kerja dan Kenapa Keberadaannya Justru Banjir Kritikan

Jutaan pekerja terpaksa harus di-PHK akibat imbas dari wabah Covid-19. Banyak perusahaan yang nggak sanggup lagi membayar upah karyawannya karena mereka kehilangan konsumen. Sejak masyarakat di seluruh dunia menerapkan kebijakan physical distancing dan di rumah aja, roda ekonomi memang jadi gonjang ganjing. Perputaran uang melambat, bahkan ada yang berhenti total. Nggak ada lagi orang yang bepergian naik pesawat, kereta api, kulineran ke tempat-tempat makan, dan membeli baju buat jalan-jalan. Semua jadi sepi!

Melihat situasi pelik di atas, Presiden Jokowi memutuskan membuka program Kartu Pra Kerja 2020. Program ini sebenarnya nggak baru-baru banget sih, karena beliau juga sudah sering menyebutnya terutama saat debat Capres-Cawapres tahun lalu. Tapi peluncurannya kayaknya dipercepat karena ada wabah corona ini. Lewat program itu, pemerintah berniat membantu mereka yang kesulitan mencari kerja di tengah situasi sulit ini, membantu pekerja yang ter-PHK, hingga mereka yang kondisi ekonominya terdampak. Tanggal 11 April kemarin, pendaftaran program ini pun sudah dibuka. Tapi ternyata banyak orang yang justru mengkritisinya. Ada juga yang bilang kalau Kartu Pra Kerja ini nggak tepat sasaran. Lo, kenapa?

Program Kartu Pra Kerja memang lumayan menggiurkan. Setiap pemegang kertu tersebut akan mendapat paket manfaat dengan total senilai Rp3.550.000. Rinciannya ada di bawah ini:

Rincian bantuan Kartu Pra Kerja via www.tribunnews.com

1. Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000 yang nantinya bisa dipakai untuk membeli aneka pelatihan di platform digital, kayak Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijatmahir, dan Sisnaker.
2. Insentif akan ditransfer ke rekening bank atau dompet digital LinkAja, Ovo, atau Go-Pay
3. Sisanya akan diberikan setelah pemegang kartu menuntaskan pelatihan pertama. Per bulan (selama 4 bulan) akan diberi Rp600.000, jadi totalnya Rp2.400.000. Duit ini bisa digunakan untuk membeli modul pelatihan selanjutnya sampai 31 Desember 2020
4. Lalu insentif lain diberikan pasca pengisian survei evaluasi sebesar Rp150.000

**Bantuan akan hangus jika dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima, peserta belum memakai Kartu Pra Kerja untuk pelatihan pertama.

Namun, tak sedikit pihak justru menyayangkan pemberian bantuan yang berupa pelatihan itu. Padahal para pekerja yang ter-PHK butuh uang tunai untuk biaya kehidupan sehari-hari, bukannya malah pelatihan

Butuh dana cash via katadata.co.id

Program ini bukan cuma ditujukan untuk pengangguran, tapi juga para karyawan yang ter-PHK gara-gara corona. Menurut seorang ekonom, Bhima Yudhistira, program ini kurang tepat karena karyawan yang di-PHK itu lebih butuh uang tunai, bukannya pelatihan. Semenjak PHK, mereka nggak mendapat gaji lagi, sedangkan setiap hari ada perut-perut yang butuh diisi. Alangkah lebih baik kalau dana triliunan yang digelontorkan untuk Kartu Pra Kerja itu ditransfer langsung ke orang-orang yang membutuhkan. Dengan begitu roda ekonomi akan berputar lagi, pedagang-pedagang kecil jadi punya konsumen lagi.

Lagian sebenarnya kan para karyawan yang di-PHK itu sudah punya skill dan pengalaman bekerja. Memang rada kurang pas sih kalau masih dikasih pelatihan lagi

Sudah punya skill via kumparan.com

Senada sama Bhima, Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, berpendapat kalau karyawan yang di-PHK itu sebenarnya sudah punya skill dan pengalaman. Jadi kalau mau ngasih pelatihan di program Kartu Pra Kerja itu kok rada kurang cocok. Seharusnya tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang kena PHK agar tetap hidup layak di tengah krisis akibat wabah ini, bukannya supaya mereka dapat pelatihan. Kalau pelatihan bisa bikin perut kenyang sih nggak apa-apa…

Selain itu, program Kartu Pra Kerja juga dinilai belum siap diluncurkan. Mulai dari anggaran, program, sampai datanya masih bermasalah. Terbukti, banyak orang kesulitan saat mencoba mendaftar di situsnya

Belum siap dari segi apapun via bisnis.tempo.co

Selain sasarannya yang kurang pas, Bhima juga menyorot soal ketidaksiapan program ini. Mulai dari anggaran, bentuk program, sampai datanya masih banyak yang bermasalah. Yanuar, seperti dikutip dari CNBC, mengaku kesulitan saat mencoba mendaftar di situs www.prakerja.go.id. File foto diri dan KTP nggak bisa diunggah padahal ia sudah mencoba gonta-ganti aplikasi peramban, mulai dari Chrome sampai Opera. Kesulitan yang sama juga dirasakan Luky. Ia selalu gagal saat mengunggah foto yang diminta.

Kalau kata Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky, kesulitan di atas muncul karena memang animo masyarakat buat mendaftar program ini cukup tinggi. Jadi kemungkinan servernya nggak sanggup menampung pengunjung di situsnya. Hmm… bhaique~