Masih ingat dong bahwa Grace Natalie, Ketua Umum PSI pernah mencuri perhatian karena melarang anggota partainya untuk poligami?
“PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami,” ujar Grace dalam sebuah pidatonya di Surabaya, pada bulan Desember tahun kemarin. Nggak cuma untuk sebatas kalangan internal partainya, ia juga berniat untuk memperjuangkan agar larangan itu juga dikenakan untuk pejabat publik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN. “Kami akan memperjuangkan revisi atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami,” tambahnya.
Dan seperti sudah kita duga, ada pihak-pihak yang “tersinggung” dengan ujaran Grace ini.
Ia dilaporkan ke polisi oleh Presidium Alumni (PA) 212 karena dianggap memberikan pernyataan yang bersifat menentang syariat Islam. Yup, perkara poligami itu.
Grace Natalie
Adalah Novel Bamukmin selaku Sekjen Koordinator Bela Islam (Korlabi) yang mendampingi proses pelaporan itu sembari menegaskan kalau apa yang disampaikan Grace bukan cuma ofensif terhadap Pancasila, tapi juga menyinggung agama. Maka Grace dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 16 UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. “Grace Natalie memang menyerang syariat Islam tentang poligami. Syariat apa pun haram untuk dihujat, apalagi dilarang,” tukas Novel di Bareskrim Polri pada Senin (4/2).
Nah, terlepas kita mendukung poligami atau tidak, apakah memang pernyataan Grace layak diganjar hukuman?
Perlu diingat bahwa pernyataan dari Grace sebenarnya adalah pengungkapan sikap partai, dan itu sah saja
Ibaratnya seperti kamu membuat sebuah kelompok belajar yang di dalamnya terdapat peraturan berupa larangan bicara atau berisik ketika sedang belajar. Tentu saja bicara adalah hak asasi, cuma kelompok itu punya wewenang untuk menciptakan larangan tersebut. Ya kalau tidak berkenan kita tinggal keluar dari kelompok itu.
Begitu juga dalam konteks kepartaian ini. Kebetulan PSI mengusung sikap anti-poligami. Mereka punya alasan dan argumen untuk percaya bahwa poligami merugikan kaum perempuan, ya tidak apa-apa diperjuangkan. PSI sejauh ini belum bisa melarang orang Indonesia untuk berpoligami, tapi mereka sudah berhak untuk melarang anggotanya. Initnya adalah Grace tidak setuju dengan poligami dan meminta anggota partainya untuk tidak melakukan itu. Sesederhana itu.
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Andi Komara pun sepakat bahwa tidak ada yang keliru dengan langkah Grace Natalie. “Sama seperti misalnya bapak saya menyerukan larangan ke keluarga, ‘gak boleh merokok ya’. Kan sama,” tukas Andi kepada Tirto. “Cuma karena ini lagi tahun politik, dimasukanlah itu jadi persoalan untuk politik, dengan pasal-pasal karet, UU ITE, Penistaan Agama, dan sebagainya,” imbuhnya.
Lalu bagaimana dengan tanggapan Grace sendiri?
PSI memang partai yang cukup progresif dan sempat beberapa kali adu tengkar dengan kelompok konservatif kanan. Maka perkara poligami ini bukan pertama kalinya
Sebelumnya, tudingan serupa pernah didapatkan PSI ketika menolak peraturan daerah yang berdasarkan pada agama tertentu, semisal perda syariah atau perda Injil. Grace kala itu menyatakan, “PSI tidak bertentangan dengan agama apa pun. Kami justru ingin mengembalikan agama ke tempatnya yang mulia, yakni agar tidak dipolitisasi.” Bukan barang baru jika agama, sebagaimana suku dan ras, memang sangat rentan dipolitisasi.
Sejatinya adalah langkah menarik ketika PSI menunjukan sikap anti-poligami ini. Terlepas kita sepakat atau tidak–perlu dipertimbangkan pula apakah setiap poligami selalu merugikan sosok istri atau kaum perempuan?–setidaknya mereka berani mengusung sebuah poin program yang revolusioner dan tidak kompromis. Yah, mudah-mudahan ini bukan lagi cuma sekadar isu jualan musiman.
Justru yang bahaya adalah pihak-pihak yang reaktif dengan ide-ide semacam ini. Tidak pernah akan ada perubahan, termasuk kemajuan bagi bangsa ini jika setiap gagasan baru selalu langsung dihadang dengan tudingan-tudingan pemecah belah bangsa, penistaan, atau melawan agama. Hmm.. tapi belakangan kita memang sering dikecewakan oleh hukum.
Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
