Kenapa prestasi sepakbola kita lemah gemulai? Di saat Barcelona dan Manchester City alergi kekalahan, pemain klub bola nasional kita dan suporternya masih kagetan dengan kartu kuning. Mendapat kartu kuning seakan-akan sebuah tindak penistaan yang harus disikapi dengan nyolot dan ajakan kelahi, sehingga wasit bola di Indonesia punya risiko cari duit setingkat Romy Rafael. Padahal kartu kuning sejatinya hanya peringatan terhadap pemain yang dirasa berlaku tidak sesuai aturan main, sesederhana itu.
Lagian alergi saja kok ya dengan kartu kuning. Mbok sekalian yang lebih borjuis, misal alergi debu, kemiskinan, atau akhlak tercela.
Alergi terhadap kartu kuning akhirnya juga mencuat hingga ke luar arena olahraga. Jumat (2/2) lalu, publik terperanjat akan aksi seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang mengacungkan ‘kartu kuning’ sambil meniup peluit kepada Pak Jokowi saat acara Dies Natalis ke-68 di Balairung UI. Zaadit Taqwa, yang juga Ketua BEM UI itu diamankan dan digiring keluar ruangan oleh Paspampres.
Apa pasal? Perwakilan BEM UI ini ingin memperingatkan Presiden Joko Widodo bahwa masih banyak tugas-tugasnya yang belum terselesaikan. Tiga di antaranya adalah wabah penyakit dan gizi buruk di Asmat Papua, rencana pemerintah mengangkat TNI/Polri menjadi gubernur, dan rancangan peraturan baru organisasi mahasiswa.
Laksana suporter yang pemain idolanya dizalimi di lapangan, publik pun geger. Meski tak sedikit yang mengapresiasi aksi Zaadit, banyak pula yang menganggapnya melakukan aksi yang tak pantas. Ciyan.
Padahal, mengkritik presiden itu lumrah dan tak semestinya banyak syarat. Setidaknya, kita jadi ingat bahwa kita tidak tinggal di Korea Utara 😀
Justru ada yang salah jika anak muda tidak merasa perlu bersuara terhadap status quo. Pada dasarnya memang senantiasa ada gap antara anak muda dan generasi tua (pemimpin). Pramoedya Ananta Toer bahkan menganggap orang tua hanya beban bagi angkatan muda. Mereka laksana air dan api, anjing dan kucing, Dilan dan Pak Suripto. Anak muda pada fungsi idealnya memang mesti sadar melakukan kontrol, pengawasan, dan koreksi-koreksi terhadap pemerintah.
Aksi Zaadit yang jamak disebut tidak etis itu bahkan masih tergolong ramah dan unyu dibanding kelakuan legenda-legenda aktivisme dan gerakan muda kita. Apakah membakar ban dan berorasi di jalanan lengang akan menciptakan perubahan? Jangankan didengar pemerintah, wartawan saja ogah capek-capek meliput. Untuk didengar memang perlu sesuatu yang merongrong. Bahkan, sedikit nekat dan ngawur. Dua perubahan sosial-politik terakbar di sejarah Indonesia: Proklamasi kemerdekaan dan terjungkalnya suharto tidak diawali aksi protes yang sesuai aturan. Begitulah pemuda.
Presiden bukan Tuhan yang menimbulkan laknat jika dipersalahkan. Memuji atau mengkritik presiden itu wajar. Mereka yang menyalahkan orang yang mengkritisi presiden itu sama anehnya dengan mereka yang menyalahkan orang yang memuji presidennya sendiri.
Ada lho yang begitu, sebuah artikel Hipwee yang isinya menyanjung Presiden Jokowi pernah dikomentari oleh seorang netizen budiman, bunyinya: “Wah, dibayar berapa nih Hipwee?”.
Tentu saja kita kzl, lha wong Pak Jokowi ini presiden, justru kita yang membayar (baca: menggaji) beliau.
Memahami persoalan sebelum mengkritik itu penting, tapi mengklaim seseorang tidak memahami persoalan karena belum pernah turun langsung ke lapangan itu persoalan lebih besar
Teguran terhadap aksi Zaadit kian kencang sejak Mata Najwa mengundangnya beserta perwakilan BEM dari empat universitas lain. Komposisi dan performa kelima perwakilan BEM itu seakan menegaskan stereotip masing-masing kampus: anak UI yang necis dan murah senyum, anak Trisakti yang galak beringas, anak UGM yang cerdas tapi santun, serta dua mahasiswa lainnya yang berasal dari kampus yang tidak seterkenal UGM, ohohoho.
(FYI: penulis adalah alumni UGM)
Selain jawaban-jawabannya yang kurang bernas dan gesturnya yang lebih mirip pengusaha sawit sukses dibanding mahasiswa semi-aktivis, Zaadit banyak dirisak karena belum pernah secara langsung mendatangi suku Asmat di Papua–sebagai salah satu bahan kritiknya ke Pak Jokowi. Hmm…
Kita bisa berdebat runcing sampai kebenaran filsafat Hegel hingga Aristoteles untuk menentukan ilmu pengetahuan harus berasal langsung dari pengalaman lapangan atau tidak. Tapi, sederhananya, Zaadit bukan jurnalis, melainkan mahasiswa. Langkah kritiknya mesti ditilik sesuai kapasitasnya sebagai mahasiswa.
Terlebih, argumen “jangan hanya baca buku” bisa membumihanguskan kepustakaan dan Gramedia. Benar, ilmu tidak hanya bisa didapat dari buku. Tapi buku itu jendela dunia. Buku ditulis dan diterbitkan untuk berbagi informasi karena usia manusia cuma secuil padahal ilmu pengetahuan tidak terbatas. Supaya kita tak harus ke Arab untuk tahu situasi Arab dan mengambil keputusan terkait dengan Arab. Kita tak harus punya mesin waktu kembali ke abad 19 untuk tahu sistem tanam paksa itu benar-benar ada dan VOC beneran brengsek. Bahkan, kita belajar agama dan meyakinkan iman yang kita bela mati-matian itu sumbernya dari literatur (kitab).
Bisa saja Zaadit memang keliru. Nah, yang perlu dikritik balik adalah isi kritikannya, bukan inisiatifnya untuk bersuara. Sikap defensif terhadap kartu kuning Zaadit adalah riskan, memungkinkan gejala menumpulkan daya kritis rakyat. Ini dapat berujung pada bangkitnya paham “kritik harus membangun” seperti di era Orde Baru. Manapula kritik harus membangun? Di negara yang punya UU ITE, aksi simbolik kartu kuning ini adalah hasil kucing-kucingan atas sulitnya mengungkapkan protes.
Apalagi jika mulai muncul nada miring “mahasiswa itu tugasnya belajar saja”. Ahmad Wahib, seorang tokoh intelektual sekaligus pembaharu islam menukaskan bahwa mahasiswa akan bertemu dengan dua opsi: “professionalism” dan “activism”. Mentok pada opsi yang pertama hanya akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang tunduk pada kelas, praktik, riset dan apatis pada persoalan masyarakat. Sementara tipe kedua adalah mahasiswa yang piawai menempatkan peranan sosial politik status mahasiswanya, bahkan mampu melibatkan diri dalam masalah-masalah strategi politik.
Mahasiswa adalah insan paling independen dan merdeka, punya daya intelek tapi belum terdistraksi oleh kepentingan menghidupi anak-istri, takut dipecat dari pekerjaannya, dan beragam tekanan lainnya. Itulah kenapa mereka kadang begitu lugu sehingga perlu didengar.
Begitu juga respons Pak Jokowi yang wajar-wajar menggemaskan. Kritik kreatif dari mahasiswa dan presiden yang menanggapi dengan kalem, dua-duanya menjalankan relasi mahasiswa dan presiden yang lumrah
Terbukti juga akhirnya aksi kartu kuning berhasil membuka ruang dialog. Perhatian pada Asmat dari pemerintah dan publik pun meroket, masuk Mata Najwa (dan Hipwee) misalnya.
Sebuah gerakan kemanusiaan memang tak bisa dilakukan dalam metode yang seragam. Justru dibutuhkan varian fungsi yang proporsional. Ada porsi-porsi turun lapangan, publikasi, sosialisasi, kritik negara, dan sebagainya. Bisa jadi kartu kuning oleh BEM UI lebih besar efeknya dibanding aksi UGM yang datang langsung ke sana.
Jangan lupa, problem yang disampaikan mereka tidak sepele. Papua, yang punya sejarah dieksploitasi besar-besaran dan dibiarkan tertinggal oleh rezim memang selalu jadi polemik. Pedalaman suku Asmat tidak terletak di Palmerah yang berjubel wartawan hilir mudik di sana. Sudah letaknya jauh, akses wartawan dipersulit di daerah-daerah tertentu. Kita hanya tahu ada “memoria passionis”, atau ingatan akan penderitaan, kesengsaraan, atau situasi ketidakadilan yang tidak terperikan di tanah itu. Kapan persoalan Papua bisa terdengar jika tidak berkat sensasi-sensasi seperti ini?
Ya, wajar jika Pak Jokowi kalem, dikritik adalah risiko pekerjaan menjadi presiden. Miriplah seperti risiko jadi penulis Hipwee.
#HipweeJurnal adalah ruang dari para penulis Hipwee kesayanganmu untuk berbagi opini, pengalaman, serta kisah pribadinya yang seru dan mungkin kamu perlu tahu
Baca tulisan #HipweeJurnal dari penulis lainnya di sini!
Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
