Masyarakat merespon secara pro-kontra terhadap langkah pemerintah dalam mengatasi Rupiah yang terdepresiasi sebesar kurang lebih 11%. Tidak hanya Indonesia yang mendapatkan dampak atas menguatnya Dolar, beberapa Negara lain pun merasakan dampak yang sama dengan tingkat depresiasi yang beragam.

Pemerintah segera menyiapkan strategi untuk dapat kembali menstabilkan kondisi ekonomi agar tidak memperparah tren defisit neraca transaksi berjalan yang telah terjadi sejak awal tahun. Kebijakan yang diambil pemerintah merupakan paduan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan ini berjalan selaras dengan tujuan yang berbeda.

Advertisement

Kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Bagi Indonesia saat ini, kebijakan moneter terutama difokuskan untuk menyelamatkan nilai mata uang Rupiah yang telah terdepresiasi. Di sisi lain kebijakan fiskal difokuskan untuk menjaga kestabilan ekonomi sehingga dalam krisis melemahnya Rupiah ini, tingkat harga umum tetap stabil.

Kebijakan Moneter

Advertisement

Dengan tujuan utama kebijakan moneter untuk menstabilkan nilai mata uang Rupiah, terdapat dua keseimbangan yang perlu dicapai, yakni keseimbangan dinamika harga umum dan kestabilan nilai tukar mata uang Rupiah. Salah satu kebijakan moneter adalah pengendalian suku bunga bank yang dilakukan oleh bank sentral untuk menstabilkan kembali nilai Rupiah. Bank Indonesia menaikkan suku bunga bank dengan harapan para investor akan memindahkan aset investasinya dalam mata uang Rupiah.

Selain untuk menstabilkan nilai Rupiah, kebijakan moneter juga ditujukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan naiknya suku bunga bank, masyarakat diharapkan lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di bank. Di sisi lain, para investor pun tertarik untuk menanamkan investasi dan para pelaku industri tergerak untuk meningkatkan produksi.

Dampaknya secara luas, sejalan dengan meningkatnya produksi, tenaga kerja yang dibutuhkan juga meningkat sehingga pengangguran dapat terserap. Peningkatan produksi juga akan berimbas pada meningkatnya jumlah ekspor, diiringi dengan peningkatan devisa Negara. Namun, kebijakan menaikkan suku bunga harus dibarengi dengan kelancaran produksi, agar tidak berdampak pada kemacetan kredit.

Kebijakan Fiskal

Melengkapi kebijakan moneter, diterapkan juga kebijakan fiskal untuk mengendalikan pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah hanya dapat mengendalikan pajak (pemasukan) dan pengeluaran dalam anggaran APBN. Dari sisi pajak, apabila tarif pajak meningkat, maka daya beli masyarakat akan menurun. Sebaliknya apabila tarif pajak menurun maka daya beli masyarakat akan meningkat.

Hal tersebut dicoba diterapkan untuk mengurangi konsumsi produk impor. Pemerintah meningkatkan tarif PPh Pasal 22 Impor terhadap 1.147 pos tarif komoditas yang terdapat produk subsitusinya di dalam negeri. Diharapkan, daya beli masyarakat akan menurun, diiringi peningkatan konsumsi produk dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini seharusnya dapat mendukung kelancaran arus pasar dalam negeri dan mengimbangi kebijakan moneter dalam hal peningkatan produksi.

Inflasi dan melemahnya mata uang Rupiah menjadi beberapa efek negatif dari impor. Beberapa tahun terakhir, tingginya impor terus menekan neraca transaksi berjalan. Di tahun 2018 ini, rasio impor terhadap ekspor semakin tinggi sehingga perlu pengendalian impor dan mendorong peningkatan ekspor agar krisis terdepresiasinya Rupiah dapat segera diatasi.

Selain itu, dengan pembatasan impor, devisa Negara yang keluar dapat dikendalikan. Pemerintah tetap harus berhati-hati karena pembatasan impor dapat juga mempengaruhi industri dalam negeri. Salah satu yang akan terpengaruh adalah industri manufaktur yang merupakan pelaku utama dalam aktivitas ekspor Indonesia.

Berbicara mengenai ekspor, dampak negatif menguatnya Dolar dirasakan oleh berbagai Negara yang juga menjadi Negara tujuan ekspor komoditas dalam negeri. Hal ini dapat membuat industri dalam negeri kembali lesu. Oleh karenanya, pemerintah memberikan fasilitas kemudahan ekspor untuk industri yang melakukan ekspor komoditas potensial. Pemerintah bertujuan meningkatkan ekspor untuk menyelamatkan Rupiah seiring dengan naiknya devisa.

Beralih ke kebijakan fiskal yang lain, peningkatan pajak dibarengi dengan penurunan pembelanjaan pemerintah. Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa salah satu kebijakan yang diambil dalam menghadapi depresiasi Rupiah adalah disiplin APBN.

Pemerintah mengusahakan pengelolaan anggaraan yang lebih ketat dalam hal pengeluaran, utang, dan pajak untuk dapat mengangkat kembali perekonomian Indonesia. Setiap pengeluaran harus mendapatkan pertimbangan mengenai manfaat dan berapa besarnya pengeluaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengefisienkan anggaran sekaligus tetap menjalankan program pemerintah yang membutuhkan pembiayaan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Menteri Keuangan mengimbau kepada jajarannya untuk melakukan penghematan anggaran, dalam arti menggunakan anggaran yang ada secara efisien. Hingga saat ini, telah banyak dilakukan penghematan anggaran. Program dan rencana pemerintah dijalankan dengan pengalokasian anggaran yang lebih efisien. Ke depannya, pertimbangan penggunaan anggaran harus dapat lebih dapat mengena pada pos-pos atau program pemerintah sesuai dengan tingkat urgensinya.

Diharapkan dengan pengimplementasian kebijakan fiskal dan moneter yang saling menyeimbangkan, dapat menstabilkan kembali nilai Rupiah. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadaptasi kebijakan Negara lain yang telah mampu mempertahankan nilai mata uangnya, bahkan mengalami apresiasi. Selain pengaturan ekspor impor, pemerintah juga perlu menetapkan aturan untuk menjaga devisa hasil ekspor agar mendukung pertambahan cadangan devisa Indonesia.

*) tulisan ini adalah pendapat pribadi, dan tidak mewakili kebijakan instansi tempat penulis bekerja

Advertisement

Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya