Dampak Kebijakan PPKM pada Kehidupan Masyarakat Indonesia

Sekarang ini, dunia sedang menangis karena dunia yang kita tinggali saat ini harus menghadapi wabah virus yang dikenal menular dan berbahaya, yaitu virus Covid-19 atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Virus Corona. Virus ini sudah menyakiti hampir seluruh negara di dunia sejak bulan Oktober 2019.

Banyak negara yang harus menderita disebabkan virus ini, dan tentunya ini termasuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Indonesia sendiri bukan hanya menjadi salah satu negara yang terkena virus ini, tapi juga dikategorikan sebagai salah satu negara yang mempunyai kasus virus corona tertinggi di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan statistik mingguan yang bisa menyentuh angka ±43.000 kasus. Dikarenakan negara kita memiliki jumlah kasus virus corona yang melebihi batas wajar, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan yang membatasi pergerakan rakyatnya, yaitu kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Kebijakan ini pada dasarnya hanya diberlakukan sementara, yaitu mulai dari tanggal 3-20 Juli. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa ini bisa jadi lebih lama, bisa diperpanjang hingga akhir Juli, bahkan bisa juga sampai awal tahun 2022 tergantung pada situasi dan kondisi. Kebijakan ini sudah menuai pro dan kontra dari seluruh kalangan masyarakat Indonesia, terutama bagi para kalangan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan kebijakan ini memberikan berbagai macam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Terkait dengan dampak positif, kebijakan PPKM ini mampu menurunkan kemungkinan naiknya kasus corona yang melanda. Ini dikarenakan kebijakan tersebut memberikan larangan untuk keluar rumah tanpa kendala darurat. Semua aktivitas harus di dalam rumah dan tidak boleh outdoor. Bisa dibilang, sebagian masyarakat menyetujui adanya kebijakan PPKM ini.

Sebenarnya, jumlah masyarakat yang setuju dengan kebijakan ini berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan PPKM ini. Mayoritas masyarakat Indonesia justru tidak setuju dengan kebijakan ini karena dianggap menyiksa mereka, terutama bagi mereka yang bahkan kesulitan mencari biaya hanya untuk sekadar membeli sepiring nasi.

Kebijakan PPKM melarang segala aktivitas outdoor, termasuk membuka warung. Tidak boleh ada satupun warung yang buka. Warung yang dibuka saat kebijakan PPKM berlangsung akan ditutup paksa dan segala dagangannya akan disita. Ini masih belum menghitung pihak kepolisian yang memberikan denda kepada pihak warung tersebut.

Memang, kebanyakan pihak yang memberontak adalah pihak warung yang ditutup paksa oleh para aparat yang dinilai tidak bertanggung jawab karena menyidang seenak jidat. Mereka, para pihak warung, bekerja untuk menutupi masalah ekonomi yang membengkak akibat kebijakan PPKM yang membatasi pergerakan masyarakat.

Yang jadi titik utama permasalahannya adalah pihak pemerintah bahkan tidak mengeluarkan satu rupiah pun untuk didonasikan kepada para masyarakat yang memiliki krisis ekonomi. Seharusnya pihak pemerintah memberikan dana bantuan kepada masyarakat jika mau memberlakukan kebijakan PPKM ini karena tidak semua masayarakat memiliki keuangan yang cukup.

Pada dasarnya, kebijakan PPKM adalah kebijakan yang cukup bagus untuk menurunkan angka kasus corona ini. Namun, yang membuat masyarakat begitu banyak memberontak adalah pihak pemerintah yang bahkan tidak memberikan solusi alternatif untuk menutupi segala krisis ekonomi ini. Jika saja pemerintah transparan terhadap masyarakat, mereka tidak akan memberontak seperti sekarang ini.