Demokrasi Opini Publik – Sebuah Kritik

Media memiliki dampak yang sangat besar dalam menggiring opini publik, pada saat yang sama opini publik memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan sistem pemerintahan demokrasi di Negara Indonesia, yang menggunakan sistem pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu pemilihan umum paling kompleks yang digunakan di seluruh dunia karena seluruh WNI dapat langsung memilih pemimpin pilihannya dari seluruh dunia. Kita dapat berbangga karena berhasil menjalankan sistem ini berpuluh-puluh tahun. Hal yang menarik di sini adalah bagaimana pada akhirnya opini publiklah yang menentukan secara langsung ke arah mana negara ini akan berlayar, dengan kata lain ia yang mengendalikan opini publik di negara ini akan mengendalikan negara ini, padahal belum tentu orang yang terlihat baik di mata publik sebenarnya orang yang terbaik untuk Indonesia. Kita dapat membahas netralitas media dari sini, namun bukan kesana arah kritik ini. Pada akhir tulisan ini para pembaca akan mengerti konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita bersama sepakati, dan hal apa yang perlu kita sadari dan prioritaskan untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk dari sistem ini.

Perihal Bagaimana Manusia Bertindak di dalam Kelompok

Tedapat banyak cara dan sudut pandang tentang bagaimana manusia bertindak sebagai suatu individu di dalam suatu kelompok. Menurut Sigmund Freud, Bapak Psikoanalisis dari Jerman dalam bukunya Group Psychology and the Analysis of Ego, Chapter XI, The Herd Instinct, fenomena saling tergantung pada orang lain merupakan hal umum dan mendasar dalam hidup berkelompok manusia, sangat sedikit originalitas dan keberanian pribadi ditemukan di dalamnya. Banyak individu dikuasai tingkah laku kelompok dalam bentuk karakteristik, opini publik, dan lain-lain. Dengan kata-kata yang lebih sederhana, mayoritas orang hanya akan mengikuti lingkungannya, tidak berpikir panjang dan kritis terhadap fenomena yang ada, karena memang merupakan sifat alamiah manusia untuk menemukan rasa aman di dalam kelompoknya.

Dalam pembahasan ini media dapat disebut sebagai pemimpin atau pelopor dari opini publik yang beredar di masyarakat. Jelas saja, media merupakan satu-satunya sumber informasi yang paling mudah dan paling banyak diakses oleh publik.

Semakin mudah lagi media mengarahkan opini publik dengan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Menurut Statistik Pendidikan Indonesia Tahun 2019 yang diterbitkan BPS, pendidikan yang tinggi masih merupakan hak yang istimewa dan hanya dapat diperoleh segelintir orang. Hal ini ditandai dengan hanya 35,95% masyarakat Indonesia yang lulus SMA dan hanya 9,26% dapat melanjutkan dan lulus S1. Selain itu, rendahnya tingkat literasi di Indonesia juga memengaruhi. Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi yang diterbitkan Kemendikbud pada 2020 menyatakan bahwa menunjukkan kebiasaan masyarakat dalam mengakses bahan-bahan literasi masih rendah.

“Demokrasi hanya akan berkembang di suatu masyarakat yang para warganya adalah pembaca, adalah individu-individu yang merasa perlu untuk membaca, bukan sekadar pendengar dan gemar berbicara.” (Daoed Joesoef, dalam Bukuku Kakiku, 2004)

Bagaimana mungkin masyarakat Indonesia dapat dikategorikan dan diharapkan untuk bertindak sebagai masyakarat kritis yang dapat memilih dan memilah antara kebenaran dan kebohongan, dapat berpikir lebih jauh tentang langkah dan peran yang harus diambil sebagai warga negara yang baik dengan rendahnya tingkat pendidikan dan literasi yang dicapai saat ini? Menjadi peran siapakah untuk mencegah hal ini terjadi?

Perihal Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia adalah peristiwa yang dilaksanakan 5 tahun sekali sebagai metode untuk memilih pemimpin di Indonesia, baik pada tingkat provinsial maupun pusat, legislatif atau eksekutif. Dalam peristiwa ini, seluruh Warga Negara Indonesia di dalam negeri atau di luar negeri dapat memilih calon-calon pemimpinnya secara langsung. Setiap orang memiliki satu kali kesempatan memilih pilihannya dan semua orang memiliki bobot suara yang sama, terlepas dari jabatannya, kekayaannya, ataupun tingkat pendidikannya. Sejauh ini (2020) Indonesia sudah pernah menggelar 12 kali pemilihan umum sejak kemerdekannya, sistem ini selalu dianggap sebagai sistem yang terbaik untuk Indonesia. Akan tetapi, menjadi suatu topik yang tabu untuk menganalisis sistem tersebut, padahal mengingat rendahnya tingkat pendidikan dan literasi di Indonesia,  belum tentu sistem yang digunakan adalah sistem yang terbaik untuk Indonesia.

Terdapat berberapa sistem pemilihan umum yang lain yang dilakukan di negara lain. Seperti di Amerika, warga negara Amerika tidak secara langsung memilih presidennya, namun memilih elector yang akan menjadi pemerintah daerah, kemudian elector yang terpilih juga akan memilih presdien selanjutnya. Inggris menggunakan sistem pemerintahan parlementer, warga Inggris akan memilih anggota-anggota parlemennya melalui pemilu (seperti memilih DPR di Indonesia), kemudian satu anggota parlemen akan menjadi perdana menteri berdasarkan rapat internal. Di RRT, rakyat Tiongkok tidak secara langsung memilih pemerintah pusatnya melainkan rakyat yang berhak memilih akan memilih kongres lokal, untuk pemerintah pusat akan dipilih oleh kongres rakyat nasional (National People’s Congress).

Perihal Media

Media yang dimaksud di sini adalah semua bentuk sumber informasi, terutama yang bersifat formal seperti media massa berbasis web ataupun televisi. Namun media sosial juga kini menjadi sumber informasi yang memiliki peran penting. Semua orang dari segala golongan mampu membuat video atau tulisan tentang apa pun dan mengunggahnya ke internet sehingga dapat dilihat banyak orang tanpa jeda waktu. Di era ini semua  orang dapat menjadi pers. Maka dari itu, semua orang harus mengerti dan memahami kode etik jurnalistik.

Etika dalam menggunakan media sosial menjadi hal yang perlu dipahami semua orang yang menggunakannya. Lebih dari sekadar membuat diri sendiri menjadi viral, atau memberi tahu publik kejadian yang kini terjadi, perlu disadari dan dipikirkan lebih jauh apakah informasi yang tersebar di masyarakat benar-benar memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, bagi Indonesia sebagai kesatuan, ataukah informasi yang disebarkan hanya akan menjadi bahan pemecah belah bangsa. Harus disadari apakah tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan slogan ‘Pers berkualitas, masyarakat cerdas’. Lebih dari sekadar informatif, sebuah berita harus bersifat mendidik.

Media massa sebagai sumber informasi primer, termasuk informasi terkait politik memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif terhadap suatu pihak atau kejadian yang menyangkut politik di Indonesia. Pers memang tidak boleh memihak dalam menyampaikan berita, tetapi pers harus menyampaikan berita yang menurut hati nuraninya baik, benar dan pantas disebarluaskan, karena semakin banyak orang yang membaca tulisannya, semakin banyak orang melihat kebenaran yang ia lihat.

Harus diakui bahwa sumber penghasilan utama pers atau jurnalis adalah berita yang sensasional, semakin banyak orang yang membaca tulisan yang dibuat, semakin terkenalah dia. Menurunnya jumlah pembaca surat kabar memang merupakan fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Tidak banyak orang yang bersedia merogoh kocek lebih untuk mendapatkan sumber informasi yang lebih berkualitas, maka sangat masuk akal bila media massa beralih ke berita-berita sensasional untuk menarik pembaca untuk membuka situsnya dan memperoleh penghasilan dari iklan. Tetapi harus disadari bahwa kita sebagai suatu negara sedang tidak bergerak ke arah yang baik. Bila hal ini terus terjadi, apa yang akan terjadi pada masa depan Negara Indonesia?

Perihal Demokrasi

Indonesia, seperti sebagian besar negara di dunia, menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi. Prinsip dalam demokrasi adalah rakyat memegang kekuasaan tertinggi, yang dibuktikan dengan kemampuan rakyat untuk dapat secara langsung memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum. Sebenarnya sistem pemerintahan apa pun yang digunakan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana cara suatu negara dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk negara tersebut, untuk kemakmuran rakyatnya dan cita-cita bangsa.

Masalah yang muncul dengan sistem yang digunakan sekarang adalah, opini publik akan selalu memegang peran penting dalam pemilihan pemimpin idaman Indonesia. Melihat rendahnya angka literasi di Indonesia dan bagaimana manusia bersikap dalam kelompok, terpapar jelas bahwa satu-satunya sumber informasi politik di Indonesia, media massa, memiliki kemampuan besar dalam mengarahkan siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pemilihan umum di Indonesia. Padahal media massa sendiri harus mencari keuntungan dengan berita-berita sensasional, yang belum tentu baik untuk masyarakat. Belum lagi adanya kemungkinan bahwa suatu media massa dapat dimiliki atau digunakan oleh salah satu kontenstan dalam pemilihan umum bagi kepentingan pribadi. Tidak ada pelarangan dalam undang-undang  yang dapat mencegah terjadinya hal ini.

Maka tidak mengherankan apabila berberapa negara seperti RRT mengendalikan arus informasi di dalam negara nya secara ketat. Menurut CNN, RRT adalah negara dengan pembatasan (censorship) internet paling ketat di seluruh dunia, banyak kontroversi muncul karena pembatasan berita, mencegah banyak rakyat RRT dari mengetahui kegiatan pemerintahnya, yang juga menginspirasi sebutan untuk kebijakan tersebut, Great Firewall of China.  Pertanyaan yang muncul dari sana adalah, apakah Indonesia perlu diperlakukan seperti itu untuk mencapai stabilitas ekonomi dan politik? Apakah melakukan hal itu tidak sama seperti melanggar hak dasar manusia untuk mengeksplorasi dunia ini?

Perihal Harapan

Kendati banyaknya masalah yang dapat muncul dengan sistem yang kita miliki sekarang, sebagai individu kita dapat melakukan banyak hal untuk mencegah hal-hal buruk itu terjadi, yaitu dengan memilih informasi secara hati-hati dan mencernanya secara kritis dan skeptis. Hal yang lebih baik adalah dengan menulis opini dan artikel secara kritis agar orang-orang lain yang membacanya juga menjadi terlatih untuk berpikir secara kritis. Selain itu dengan berlangganan surat kabar berbayar kita mendukung kemajuan jurnalistik di Indonesia dan mengurangi jumlah kabar-kabar sensasional yang beredar. Melaporkan konten yang bersifat diskriminatif, rasial, ataupun hoax dalam media sosial juga mencegah penambahan orang yang dapat membaca dan mengakses konten tersebut.

Sebagai negara yang baru berumur 75 tahun, Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Pendidikan di Indonesia saat ini mungkin masih buruk, tingkat literasi di Indonesia saat ini mungkin masih rendah, tetapi kita menunjukan perkembangan menuju arah yang baik dari tahun ke tahun, dan saya percaya di masa depan pembaca di Indonesia akan dapat memilah antara berita yang baik dan berita yang buruk, media di Indonesia tidak perlu lagi menulis berita-berita sensasional untuk mendapatkan pembaca dan untuk bertahan hidup, maka dengan begitu Indonesia dapat selalu memperoleh pemimpin yang terbaik yang pantas dimiliki untuk memimpin bangsa ini.  

Sumber:

Freud, Sigmund. (1921). Group Psychology and the Analysis of the Ego. Austria. Amannullah, G. (2020). POTRET PENDIDIKAN INDONESIA STATISTIK PENDIDIKAN INDONESIA 2019. hal. 83. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi. hal 83.