Sepak bola merupakan olahraga nomer satu yang paling diminati di Indonesia. Antusias masyarakat selalu tinggi ketika ada pertandingan yang berlangsung di dalam negeri. Stadion di Indonesia tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan ketika timnas bermain di luar negeri, tribun penonton akan diisi oleh suporter yang berasal dari Indonesia. Sepak bola dapat dianggap sebagai kehidupan kedua bagi masyarakat tanah air. Namun, antusias masyarakat ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada Federasi Sepak bola Indonesia yaitu PSSI. Banyak kasus yang terjadi pada sepak bola Indonesia dan menyangkut kepengurusan internal PSSI.
Salah satu kasus sepak bola yang terjadi di Indonesia saat ini adalah match fixing atau pengaturan skor. Pengaturan skor terkadang disebut juga dengan manipulasi pertandingan yang berarti menghapus ketidakpastian hasil suatu pertandingan. Menurut Kementrian Budaya Norwegia, ada tiga jenis manipulasi yaitu match fixing, spot fixing, dan point shaving. Match fixing merupakan pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional. Misalnya, suatu tim atau pemain dibayar untuk sengaja kalah. Spot fixing merupakan upaya pertandingan pada saat-saat tertentu ketika pertandingan berjalan, tetapi tidak memengaruhi hasil akhir. Sedangkan point shaving adalah jenis pengaturan hasil akhir pertandingan, tetapi bukan merupakan hasil akhir.
Pada November 2018 kemarin, kasus pengaturan skor di ajang Liga 2 mencuat. Hal ini bermula dengan adanya tudingan dari manajer Madura FC tentang adanya anggota Komite Khusus PSSI yang menawari uang Rp 100-150 juta dengan syarat harus memberi kemenangan pada PSS Sleman. Pernyataan ini dilontarkan pada acara televisi Mata Najwa pada tanggal 28 November. Kasus ini juga terjadi pada ajang Liga 3. Manajer Persibara Banjarnegara buka -bukaan tentang kasus yang menimpa timnya. Persibara dimintai uang sebesar Rp 500 juta untuk menjadi tuan rumah fase gugur Liga 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian langsung membentuk Satgas Antimafia Bola. Setelah dibentuk, Satgas langsung bergerak cepat dalam memanggil para pemilik klub sepak bola Indonesia. Dari hasil pemeriksaan saksi, Satgas menangkap tersangka berinisial P dan A di Jawa Tengah. Selain itu Satgas juga mengamankan Komite Eksekutif PSSI berinisial JLE yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor.
Kasus ini bukanlah hal yang baru dalam sepak bola indonesia.Pada tahun 1998 Liga Indonesia dihebohkan dengan adanya mafia wasit. Manajer Persikab Kab. Bandung melontarkan perkataan bahwa adanya permainan kotor di kompetisi Liga Indonesia yang melibatkan wasit. PSSI menghukum Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI, Jafar Umar, dengan hukuman seumur hidup tidak boleh terlibat di sepak bola nasional. Selain itu sebanyak 40 wasit juga masuk terdakwa dalam kasus match fixing ini. Tragedi ini dapat terjadi karena adanya ajakan dari pihak-pihak yang berasal dari PSSI itu sendiri. Mereka berusaha memperkaya diri dengan cara menawarkan kemenangan yang tidak sportif. Memang kasus ini tidak hanya disebabkan dari pihak PSSI saja namun juga dari pihak klub, wasit, dan juga para pemain. Hal ini tidak sesuai dengan sila 5 Pancasila dimana mereka seharusnya tidak memihak pada salah satu klub. Contohnya wasit yang memberikan hukuman terhadap salah satu klub yang seharusnya tidak diberi sehingga menguntungkan klub lain.
Selain internal PSSI, kepengurusan klub Sepak bola Indonesia dianggap masih bermasalah.Salah satunya adalah masalah gaji pemain. Tunggakan gaji yang dilakukan oleh pihak klub membuat para pemain tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak sesuai dengan sila 2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mereka sebagai pengurus klub tidak melakukan kewajiban dalam memenuhi hak para pemainnya. Kegaduhan ini membuat beberapa pemain rela dibayar untuk bermain tidak sportif dan ikut andil dalam kasus pengaturan skor. Selain itu, tragedi ini berpengaruh pada kondisi fisik dan psikis para pemain. Ada yang mogok bermain dan ada juga yang menutup karirnya sebagai pemain sepak bola dan beralih profesi ke bidang lain. Bahkan ada pemain yang meninggal karena tunggakan gaji yang diterimanya selama beberapa tahun.
Hal ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya Kementrian Pemuda dan Olahraga untuk membenahi dan membersihkan sistem yang ada di dalam PSSI. Dibutuhkan pergantian kepengurusan dengan adanya orang-orang baru yang paham mengenai sepak bola, bersikap profesional, jujur dalam menjalani tugasnya, serta tidak bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Klub sepak bola juga perlu membenahi sistemnya dalam urusan keuangan dan gaji pemain.
Mensejahterahkan pemain perlu dilakukan agar tim itu tetap dapat berlaga. Selain itu, kontribusi masyarakat sebagai pecinta sepak bola tetap harus dijaga dalam mendukung dan mengkritik induk sepak bola Indonesia.
Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
“Artikel ini merupakan kiriman dari pembaca hipwee, isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.”
