Hadapi Pandemi, Masalah Resesi Juga Butuh Solusi Sehingga Tak Terjebak Situasi

Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung membaik telah mengancam perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minus 3,49% secara tahunan (yoy). Dari laporan ini Indonesia resmi masuk ke dalam jurang resesi untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Indonesia pernah mengalami resesi pada 22 tahun silam. Jatuhnya rupiah, hutang luar negeri membengkak, ekspor melemah, dan pasar modal babak belur yang mengakibatkan banyak bank milik pemerintah bangkrut, merupakan beberapa dampak terburuk dari resesi di tahun 1998.

Pengertian resesi sendiri adalah penurunan PDB yang terjadi selama dua kuartal berturut-turut. Hal ini terjadi karena penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun (Shiskin, 1974). Resesi sebenarnya bagian yang tidak terhindarkan dari siklus bisnis atau dalam ekonomi suatu negara. Biro Riset Ekonomi Nasional (NBER) otoritas yang dipercaya menentukan mulai dan berakhirnya resesi di AS mengartikan resesi sebagai penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung lebih dari beberapa bulan. Biasanya terlihat dalam PDB riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan ritel (Virdita Ratriani, 2020).

Dampak Resesi Terhadap Aktivitas Ekonomi

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira pada tulisan Chandra Gian Asmara yang dimuat dalam cnbcindonesia.com mengatakan, resesi memiliki dampak besar bagi aktivitas ekonomi. Hal ini dibuktikan bahwa sampai kuartal III di tahun 2020, Indonesia telah melakukan tiga kali gelombang PHK. Gelombang PHK pertama terjadi saat PSBB dimana sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran terkena dampaknya. Pada gelombang PHK kedua menyerang sektor perdaganga, bisnis properti, dan transportasi. Terakhir, pada gelombang PHK ketiga akan di pastikan menyerang semua sektor yang sedang berjalan pada perekonomian Indonesia. PHK ketiga ini bisa disebut dengan PHK masal.

Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi pada tulisan Mela Arnani yang dimuat kompas.com mengatakan, resesi juga memicu terjadinya inflasi karena pasokan barang yang turun secara drastis, namun permintaan tetap. Hal ini mengakibatkan harga-harga barang menjadi naik. Inflasi yang tidak terkendali akan membuat daya beli masyarakat khususnya yang berpenghasilan tetap menurun. Pada akhirnya, pertumbuhan eknomi semakin terpuruk. Penurunan pasokan tersebut karena merosotnya produksi, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

​​Upaya Pemerintah Menanggulangi Resesi

Dampak yang begitu besar di dalam bidang ekonomi membuat pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi resesi. Caesar Akbar yang tulisannya dimuat dalam Tempo.co menuliskan bahwa sebelum memasuki kuartal III, pemerintah telah melakukan belanja besar-besaran agar permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha terus menjalankan investasi. Pemerintah juga meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (Airlangga Hartarto, 2020). Selanjutnya, pemerintah membentuk komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk mempermudah alokasi fiskal. Tidak hanya itu, pemerintah juga membuat program bantuan ke UMKM seperti bantuan UMKM produktif dan kredit bunga rendah. Program ini dibuat karena sektor UMKM yang terpukul paling awal saat pandemi Covid-19 (Budi Gunadi Sadikin, 2020). Upaya lain untuk memutar roda perekonomian, yaitu dengan penempatan dana di perbankan. Penempatan dana yang telah dilakukan adalah sebesar Rp 30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara, serta Rp 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah. Seiring adanya penempatan dana ini, penyaluran kredit perbankan sudah mulai membaik (Kartika Wirjoatmojo, 2020).

Memasuki kuartal III di tahun 2020, ternyata upaya yang di ambil pemerintah untuk menanggulangi resesi belum mampu menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi. Hal ini terbukti pada bulan Oktober 2020, hasil pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minus 3,49% secara tahunan (yoy). Agar dampak resesi di tahun 2020 tidak meluas seperti resesi di tahun 1998, diperlukan solusi baru dalam penanganannya. Solusi yang mendasar bisa dimulai dari diri sendiri dimana kita sebagai bagian dari penggerak roda ekonomi harus bisa menerima kehadiran pandemi Covid-19 di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa terus-menerus berdiam diri di rumah dan menunda aktivitas sehari-hari yang sebagian besar berkaitan erat dengan bidang ekonomi. Jika kita tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker saat beraktivitas, menjaga kebersihan tangan saat ingin makan atau menyentuh wajah, dan menjaga imunitas tubuh dengan minum vitamin, maka risiko terkena penularan Covid-19 kecil. Dengan begitu masyarakat tidak perlu merasa takut untuk kembali beraktivitas normal, khususnya pada aktivitas ekonomi karena menunda aktivitas ekonomi sama saja mematikan negara sendiri.

Upaya Penanggulangan Resesi dengan Memanfaatkan Kemajuan Teknologi

Disamping itu, eksistensi belanja online selama pandemi terus meningkat. Hal ini bisa di jadikan acuan pemerintah daerah agar bisa membuat sistem pasar tradisional online. Pasar tradisional online ini menerapkan sistem jual-beli antara pedagang kecil di pasar tradisional dan konsumen yang tidak berani ke pasar karena pandemi Covid-19. Dalam menciptakan sistem ini, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan ojek online yang sudah terkenal dengan jasa pengirimannya. Contohnya Gojek dengan fitur Gomart yang telah bermitra dengan beberapa minimarket sampai supermarket, namun belum bermitra dengan pasar-pasar tradisional yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Padahal, jika pasar tradisional ikut dilibatkan dalam sistem online akan menyelamatkan usaha para pedagang kecil yang ada di sana. Tidak hanya itu, pendapatan daerah juga akan tumbuh ke arah yang positif karena retribusi pasar yang membaik.