Menteri Baru Terbesit Harapan Baru di Masa Pasca Pandemi

Pergantian Kabinet (reshuffle) terjadi lagi di masa Presiden Joko Widodo dalam kabinet Indonesi Maju sampai sekarang ini, Menteri-Menteri yang baru diganti harus dapat menjalan kan amanah yang diemban tersebut. Ada 6 Menteri yang direshuffle oleh Presiden Joko Widodo yaitu Budi Gunadi Sadikin sebagai  Menteri Kesehatan, Wahyu Sakti Trenggono Sebagai Menteri Kelautan Dan Perikanan, Yaqut Cholil sebagai Menteri Agama, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial Para Era Kabinet Indonesia Maju. Ini adalah Resuffhle kelima dari 2 periodenya Presiden Joko Widodo. 

Beberapa kasus yang menimpa beberapa menteri sebelumnya merupakan sebuah gambaran untuk mencoba arah baru bagi para menteri baru kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi situasi bangsa Indonesia dalam bidang tertentu pasca pandemi ini. Dalam hal ini beberapa menteri baru harus mengambil langkah cepat dalam meringankan dampak dari wabah pandemi ini fokus terhadap kebijakan sosial dan keselamatan rakyat karena ini merupakan hal utama yang harus diprioritaskan. Arah baru?

Ini merupakan pertanyaan untuk kita sebagai rakyat terhadap apa yang akan dilakukan oleh para menteri baru dalam kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Karena hal ini rakyat dan pemerintah memiliki peran aktif dan berkisambungan dalam menjalankan birokrasi pasca pandemi ini. Konfigurasi pergantian menteri terbesitkan seuatu harapan akan suatu perubahan pasca pandemi ini sehingga momentum pergantian menteri dilakukan secara berkala untuk perubahan yang akan mendatang. Kita bahaskan tentang Bagaimana Kementrian Kesehatan di Indonesia, Catatan penting terkait fungsi-fungsi kementrian di Indonesia yang dinilai terlalu banyak bersifat teknis  sementara di masa pandemi ini salah satu yang paling dibutuhkan ialah bidang kesehatan. Pemimimpin yang dapat membangun kepercayaan dalam penangganan ksehatan termasuk masyarakat.   

Oleh karena itu sudah saatnya kementerian kesehatan dikembangkan dan seharusnya fokus pada fungsi fungsi dan manajerial umum yang fungsi nya tidak lagi perlu dijalankan oleh seorang dokter atau ahli kseehatan karena krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah yang terjadi sejak awal penangganan Covid-19 ditambah infomasi yang kurang transparan dan kebijakan yang selalu berubah-ubah, dikhawatirkan akan membuat masyarakat menjadi resisten terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan “New Normal”  pasca pandemi ini.

Dengan bergantinya kabinet dan kebijakan dalam menanggani masalah pandemi ini dapat memberikan arah baru dan cahaya bagi Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat pasca pandem Covid-19 ini. Namun perlu dilihat bahwa sistem birokrasi Indonesia. Tugas pokok dan serta fungsi dari setiap kementrian di Indonesia dalam penangganan pandemi Covid 19 ini masih belum menonjolkan keefektifan yang telah dibijakan, peran dari lembaga independen persoal persoalan yang hangat akhir akhir ini persoalan Vaksin Covid-19. Dalam hal ini  kemenkes kembali menyusun dua rancangan Permenkes ( RPMK ) Tentang Vaksin dan pelaksanaan imunisasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 ini. PRMK Dibahas baik internal lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan institusi pentig dalam proses pengadaan vaksin ini.

Vaksinasi merupakan upaya untuk pencegahan yang efektif dalam penuliaran penyakit dan hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan vaksin untuk maysarakat yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari Covid 19, menurunkan angka morbiditas serta angkat mortalitas dan meningkatkan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang yang akan berdampak mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini. Bagi pemerintah saat ini kewajibannya adalah pemegang otoritas tertinggi, tranparansi menjadi hal utama yang perlu dilakukan dalam mengatasi resiko resiko yang tidak hanya menyangkut kesehatan masyarakat semata, namun juga menyangkut aspek aspek sossial yang menyertai.   

Di dalam hal ini pemerintah harus mensosialisasikan juga melibatkan semua media massa bahwa vaksin bertujuan untuk mencegak penyakit sedangkan obat bertujuan untuk menyembukan penyakit yang menjadi penting mengingat masyarakat lebih banyak melihat ke media sosial dibanding berita berita yang di televisi dan koran. Oleh sebab itu diharapkan menteri baru yang diselipkan beberapa harapan dalam menanggani covid-19 ini dalam hal kebijakan kebijakan yang akan dilakukan kepada masyarakat bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi di negeri ini. Karena pasca pandemi ini membawa dampak perubahan dan pergesaran nilai nilai sosial yang sebelumnya tidak ada menjadi ada saat sekarang ini yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang saat ini juga berkembang pesat. Jadi dari sinilah peran pemerintah untuk dituntut dalam hal yang akan di hadapi secara bersama sama melawan penyebaran Covid 19 ini.

Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksin dan penting nya untuk dilakukan imunisasi bagi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Serta memberikan informasi yang benar tentang Vaksinisasi dan Imuniasisi dalam hal ini untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya Vaksinisasi dan imunisasi untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih kuat dari sebelumnya.