Senin lalu, tepatnya 14 November 2016, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Ada satu hal menarik yang patut disoroti dalam rapat ini. Salah satu hasil rapat partai berlambang Ka’bah ini adalah tentang isu terkini, yaitu Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) yang disebut sebagi penyimpangan seksual.

PPP menyatakan bahwa penyimpangan seksual ini adalah sesuatu yang berbahaya, sehingga patut diminimalisir

Rekomendasi terkait LGBT di Indonesia via cdn.sindonews.net

Dikutip dari JPNN, dalam rapat tersebut isu tentang LGBT ini memang menjadi perhatian tersendiri. Kaum LGBT yang orientasi seksualnya disebut menyimpang ini harus ditangani. Memang, akhir-akhir ini isu tentang LGBT telah muncul ke permukaan dan hangat diperbincangkan. Ada yang menghargai para kaum LGBT ini dan mencoba untuk menerima, namun tak sedikit yang menetang bentuk penyimpangan orientasi seksual ini. LGBT dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Dan PPP mengambil sikap bahwa LGBT ini harus diminimalisir. Nggak cuma itu, LGBT ini juga diharamkan dalam agama Islam. PPP pun meminta agar pemerintah bisa membuat aturan tegas tentang LGBT.

Rehabilitasi menjadi salah satu cara agar LGBT di Indonesia bisa dikurangi

Pro kontra LGBT via static.republika.co.id

Salah satu solusi agar LGBT di Indonesia bisa dikurangi menurut PPP adalah dengan adanya rehabilitasi bagi kaum ini. Nggak cuma itu, PPP melalui Wakil Ketua Umumnya Tamam Achda menyatakan juga dibutuhkan peran institusi agama dan keluarga untuk membentengi generasi muda dari bahaya atas pengaruh penyimpangan ini.

Penyembuhan ini pun direkomendasikan agar ditanggung oleh pemerintah lewat BPJS

Advertisement

Diusulkan agar ditanggung BPJS via nationalgeographic.co.id

Agar upaya meminimalisasi LGBT ini dapat berjalan dengan lancar, pemerintah diminta juga ikut serta dalam penyembuhan ini. Oleh karena itu, PPP merekomendasikan kepada pemerintah untuk dapat memasukkan program penyembuhan LGBT ke dalam daftar pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS).

Bisa jadi usulan PPP ini menuntun pada langkah positif untuk mengatasi konflik yang selama ini muncul terkait polemik LGBT di masyarakat. Tujuannya konkret, memfasilitasi LGBT yang memang berniat untuk mengubah orientasi seksual mereka. Asal dilaksanakan dengan cara yang tidak represif dan praktik rehabilitasinya pun tidak sembarangan, mungkin saja ini bisa jadi solusi.

Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya