5 Hal Penting yang Perlu Kamu Tahu Soal Kasus Suap Meikarta. Nama Tina Toon Sampai Disebut-sebut

Kasus suap perizinan Meikarta

Iklan pembangunan proyek Meikarta memang gencar muncul di tayangan televisi, koran, dan baliho-baliho. Proyek besar yang dibuat oleh Lippo Group di Cikarang, Jawa Barat ini memang berhasil menarik perhatian banyak orang. Terutama kaum millennial. Dengan konsep tata kota modern yang diusung mirip dengan kota New York, unit-unit apartemen di Meikarta ditawarkan dengan harga miring yaitu mulai Rp128 juta. Fasilitasnya pun digambarkan lengkap dengan adanya sekolah, rumah sakit, dan area hijau yang luas. Tentu saja hal ini sangat menggiurkan bagi generasi muda yang katanya divonis tidak akan mampu beli rumah.

Advertisement

Namun sebelum selesai memenuhi impian millennial, mega proyek hunian modern ini ternyata (juga) tersandung kasus korupsi. Uniknya, nama artis generasi millenial, Tina Toon, ikut dibawa dalam kasus ini. Dia nggak terlibat dalam kasusnya, tapi namanya dipakai sebagai kode suap. Yah meskipun bisa dibilang tidak mengejutkan, tapi tetap saja berita tertangkapnya beberapa oknum dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait proyek Meikarta ini, bikin banyak orang was-was dan patah hati. Apalagi yang sudah terlanjur beli, kira-kira bagaimana ya nasib Meikarta ke depannya? Kalau kamu juga penasaran, yuk simak fakta-fakta kasus ini bareng Hipwee News & Feature!

1. Di tengah harga rumah yang makin nggak masuk akal, Meikarta hadir dengan konsep hunian murah buat millenial. Tapi sayang, dibalik itu ada banyak masalah

Meikarta menawarkan hunian dengan harga mulai dari Rp 128 juta via metaonline.id

Teman-teman yang saat ini bekerja dan tinggal di kawasan Jabodetabek pasti paham bahwa harga rumah disana mulai nggak masuk akal. Menemui rumah yang harganya masih ratusan juta sudah langka. Ini bikin impian buat punya rumah sendiri bagi generasi 90-an terpaksa kandas.

Tapi Meikarta hadir menyajikan hunian apartemen dengan harga mulai dari Rp 128 juta rupiah per unit, tergantung dengan tipe bangunannya. Hal ini langsung jadi rebutan para milenial yang terancam nggak punya hunian. Namun, sayangnya, Meikarta punya persoalan mengenai perizinan. Dilansir dari Kompas, menurut Arie Yuriwin selaku Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, berkata bahwa pihak Lippo belum melakukan penyesuaian tata ruang atas proyek Meikarta tersebut.

Advertisement

2. Sejak awal, perizinan pembangunan kota baru Meikarta memang dipertanyakan. Pihak Meikarta dikhawatirkan sudah berjualan padahal izin belum tuntas

Meski izin belum dikantongi, pemasaran dan penjualannya terus berjalan via www.validnews.id

Meski perizinan belum tuntas, tapi pihak Meikarta sudah menjual unitnya secara besar-besaran. Tahun 2017 lalu, dikatakan oleh Ferry Tahir, Sales Meikarta, sejumlah 150.000 unit apartemen terjual. Angka penjualan seperti itu diperoleh dengan perizinan yang masih belum tuntas. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, baru memberi rekomendasi 84,6 hektar lahan Meikarta dari 500 hektar total lahan yang ada. Jadi, Meikarta memang bisa membangun komplek apartemen namun terbatas pada lahan yang diberi rekomendasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Hal tersebut jelas aneh dan nggak wajar. Ternyata untuk memuluskan perizinan, Lippo Group melakukan suap kepada pegawai pemerintahan Kabupaten Bekasi

Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin terlibat dalam kasus suap ini via nasional.kompas.com

Banyaknya unit yang terjual meskipun izin belum benar-benar keluar dirasa aneh. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan bahwa penyelidikan kasus suap Meikarta ini sudah dilakukan sejak satu tahun yang lalu. Dan kecurigaan terbukti setelah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada hari Senin (15/10) lalu. Terbukti pihak Lippo melakukan suap kepada pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memuluskan perizinan. Kasus ini menyeret empat orang pihak Lippo Group dan juga lima orang dari pemerintahan Kabupaten Bekasi, termasuk Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa memang persoalan perizinan sering jadi lahan subur untuk korupsi para kepala daerah. Sering kali perizinan dibuat rumit karena bisa jadi alat tawar-menawar yang menguntungkan.

Advertisement

4. Angka suapnya pun cukup fantastis. Saat tertangkap dalam OTT KPK, ditemukan uang hingga Rp 1,5 miliar dalam bentuk mata uang asing

Nilai suapnya fantastis lho. Direncanakan, nilai suap mencapai Rp 13 miliar via nasional.tempo.co

Dilansir dari Kompas, KPK mengamankan uang sejumlah 90.000 dolar Singapura dan uang tunai dalam pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp 513 juta dalam OTT tersebut. Uang tersebut diduga adalah uang suap untuk perizinan proyek Meikarta. Kabarnya, untuk perizinan lahan sebesar 84,6 hektar, suap yang diberikan bernilai Rp 13 miliar lho! Tahap perizinan nggak hanya sekali saja, tapi masih ada dua tahap lagi hingga nantinya total 774 hektar lahan Meikarta mengantongi semua izinnya.

5. Kode yang digunakan selama proses suap berlangsung juga unik lho. Bahkan nama artis ‘Tina Toon’ ikut dibawa-bawa sebagai kode

KPK mengungkapkan adanya kode-kode khusus yang dipakai untuk berkomunikasi via nasional.kompas.com

Uniknya, dalam kasus suap Meikarta ini, terdapat kode-kode suap khusus yang digunakan untuk berkomunikasi. Saat menyapa pihak yang terlibat, mereka nggak menggunakan nama masing-masing tapi kode-kode tersebut. Kode yang digunakan antara lain adalah ‘Tina Toon’, ‘Melvin’, ‘Windu’, dan ‘Penyanyi’. Meski begitu, masih belum dijelaskan makna kode-kode tersebut. Tina Toon sendiri mengaku kaget mengapa namanya dijadikan kode suap ketika diwawancara oleh Viva. Ia bahkan nggak paham kenapa namanya yang digunakan.

Dengan berbagai permasalahan yang dialami oleh Meikarta, masih belum dijelaskan bagaimana nasib pembangunan unit yang sudah terjual.

Advertisement
Berikan Komentar

Tim Dalam Artikel Ini

CLOSE