Sebagai bagian dari proses normalisasi Sungai Ciliwung, masyarakat yang menetap di Bukit Duri — daerah yang berbatasan langsung dengan bantaran Sungai Ciliwung — mesti menerima nasib jadi tujuan penertiban. Pada 29 September lalu pasukan Satpol PP dengan peralatan anti huru hara mereka mengambil alih lahan yang sudah jadi tempat tinggal selama bertahun-tahun lamanya.

Penertiban macam ini bukan hal yang baru dalam sistem tata kelola Jakarta. Ibukota yang konon diberi predikat paling urban diantara seluruh daerah lain di Indonesia. Penduduk asli dan penduduk pendatang yang tidak mampu membeli tanah di pusat kota merangsek ke sisi-sisi vital kota yang seharusnya jadi lahan terbuka hijau. Pola selanjutnya pun bisa tertebak. Beberapa puluh tahun kemudian pemerintah merasa lahan tersebut harus kembali dimanfaatkan sesuai esensi awalnya. Ganti rugi diberikan, warga dipaksa hengkang.

Cerita baku hantam antara aparat dan warga yang tidak terima diusir dari tempat tinggalnya jadi pledoi yang biasa. Namun kisah dari penggusuran di Bukit Duri kemarin membawa angin segar yang berbeda. Akhirnya kita jadi masyarakat yang beradab. Mundur teratur, tidak merasa sok benar dan keras kepala. Memperjuangkan keadilan dengan cara yang membuat kita bisa mendongakkan kepala.

Adem ayemnya penertiban Bukit Duri terjadi karena semua pihak sudah lebih tahu diri

Penampakan lokasi Bukit Duri via www.thejakartapost.com

“Kalau orang sini sebenarnya sadar, nggak mau melawan pemerintah”

Hanafi, Pensiunan Bea Cukai via kompas.com

Advertisement

Baik masyarakat pun pemerintah belajar banyak dari penggusuran Kampung Pulo yang menghabiskan tenaga. Dalam proses penggusuran di Bukit Duri tidak terlihat upaya perlawanan fisik. Aparat yang datang disambut dengan bunga. Bahkan beberapa warga tidak canggung meminta bantuan Satpol PP untuk membantu mengemas barang mereka.

Proses penertiban Bukit Duri yang terbilang mulus terjadi karena pemerintah sudah melakukan ancang-ancang dari jauh hari. Warga yang memiliki sertifikat tanah diupayakan mendapatkan penggantian ganti rugi. Sebagian besar warga Bukit Duri juga sudah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek.

Pendapat netizen pun beragam. Ada yang berpendapat ini penertiban ‘edan.‘ Ada pula yang bilang ini adalah hal terbaik yang bisa dilakukan

Pendapat Aiman di mig.me

Beberapa pendapat netizen mengenai penggusuran Bukit Duri pun sangat beragam. Ada yang bingung. Di satu sisi merasa kasihan pada warga Bukit Duri namun di sisi lain tak keberatan jika memang hal ini yang harus dilakukan demi menjaga Jakarta agar tidak banjir. Seperti yang ditulis Aiman Ricky di akun mig.me nya.

Pendapat Melannie

Sementara Melanie Subono mengungkapkan kalau upaya penertiban Bukit Duri adalah sesuatu yang edan. Melanie mengatakan Indonesia adalah negara yang kesetanan karena selalu melakukan represi pada orang-orang kecil

Ada yang bisa bantu gue berpikir?

Pamungkasnya, Melanie bertanya dengan sedikit sarkas: “Ada yang bisa bantu gue berpikir?”

Satu yang secure dari upaya ini. Masyarakat Bukit Duri memang kehilangan properti. Tapi secara moral mereka sudah menang telak. Tak perlu ditanya lagi

Secara moral mereka sudah menang telak via www.gresnews.com

Paling tidak masyarakat Bukit Duri bisa berjalan dengan kepala tegak meskipun sudah tidak punya properti lagi. Secara moral mereka menang telak karena ketenangan menghadapi penertiban. Damainya penertiban di Bukit Duri bisa kita ceritakan sebagai keberhasilan. Masyarakat Indonesia tidak lagi pontang-panting ketika terancam pun disudutkan. Dengan cara lain kita akan melawan.

Suka artikel ini? Yuk follow Hipwee di mig.me!