Kominfo Blokir Situs Raid Forums tapi Dinilai Tak Efektif. Bagaimana Nasib 279 Juta Data WNI yang Bocor?

Kominfo blokir Raid Forums

Baru-baru ini publik tengah dikejutkan soal adanya kasus kebocoran data 279 juta warga Indonesia. Data tersebut disinyalir bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berawal dari sebuah situs hacker bernama Raid Forums. Di sana seorang pengguna menawarkan data WNI sebagai barang dagangan. Bukan hanya itu, ia juga menyertakan sampel data sekitar 100 ribu yang bisa diunduh secara gratis.

Advertisement

Pasca kebocoran tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs bersangkutan yang dianggap melangar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meski demikian, tindakan tersebut justru mendapat kritik dari warganet. Banyak yang menilai keputusan yang diambil kurang solutif, ada baiknya jika Kominfo mampu meningkatkan layanan keamanan atau menindak pelaku penyebaran.

Kominfo memilih untuk memblokir situs jual beli Raid Forums dari Indonesia karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan

Ilustrasi hacker | Credit: Mika Baumeister via unsplash.com

Juru bicara Kominfo, Dedy Permadi mengatakan pemblokiran ini dilakukan karena forum online tersebut banyak menyebar konten yang melangar peraturan di Indonesia.

“Raid forums teridentifikasi sebagai forum yang banyak menyebarkan konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia, sehingga website tersebut termasuk akun bernama Kotz sedang dilakukan proses pemblokiran,” kata Dedy dikutip dari pemberitaan KompasSabtu (22/5).

Advertisement

Sebelumnya tautan data WNI di bayfiles.com, mega.nz dan anonfiles.com ketiganya telah dilakukan pemblokiran. Kominfo sendiri pada Jumat, 21 Mei silam telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa BPJS akan segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.

Publik hingga pemerhati kemanaan siber menilai langkah pemblokiran kurang efektif dilakukan oleh Kominfo

Ilustrasi hacker | Credit: Markus Spiske via unsplash.com

Nama Kominfo menjadi trending topic di media sosial sejak Minggu pagi. Tak sedikit warganet yang menyayangkan langkah pemblokiran yang diambil. Pasalnya, alih-alih meningkatkan kemanaan data WNI atau menindak tegas penyebar data. Kominfo justru dinilai hanya melakukan tindakan jangka pendek.

Advertisement

Hal sejalan juga disampaikan pemerhati keamanan siber sekaligus staf Engagement and Learning Specialist di Engage Media, Yerry Niko Borang dalam wawancaranya bersama Kompas. Menurutnya dibutuhkan langkah yang lebih strategis misalnya dengan meningkatkan pengolaan dan keamanan data.

“Jadi logikanya harus dibalik. Ketimbang menyalahkan masyarakat dan pengguna internet yang dapat mengakses data-data yang bocor. Pemerintah yang harus berbenah,banyak PR yang lupa dikerjakan,” pungkasnya.

“Di Indonesia diblokir tapi di luar negeri masih bisa diakses ya sama aja bapak. Alangkah baiknya cari cara ngamanin datanya, biar data yang dijual gak kesebar,” tutur salah satu akun di media sosial Twitter.

Seperti diketahui setidaknya ada 7 data bocor yang sempat diungkap situs jual beli Raid Forums, salah satunya data pasien Covid-19

Situs jual beli Raid Forums | Credit: Raid Forums via raidforums.com

Raid Forums merupakan forum online yang kerap mengungkapkan kebocoran data. Situs ini termasuk jenis surface web yang mudah diakses oleh siapa saja tanpa harus menggunakan peramban khusus seperti Tor Browser. Forum ini merupakan ruang diskusi bagi anggotanya terkait aktivitas pembobolan data. Bahkan juga menjadi semacam “marketplace” bagi penjual dan pemburu data.

Beberapa data bocor yang sempat terungkap di Raid Forums diantaranya, data pengguna Tokopedia pada Mei 2020, data pribadi pengguna Bukalapak yang diakui ada upaya peretas di tahun 2019 tetapi bisa ditemukan sumbernya, data pasien Covid-19, data nasabah KreditPlus, pengguna RedDoorz, data mahasiswa Undip sekitar Januari 2021 dan terakhir disinyalir data BPJS Kesehatan.

Semoga kejadian seperti ini bisa ditangani dengan baik oleh lembaga yang berwenang. Jangan sampai masyarakat sebagai pemilik data, perusahaan, pemerintah justru dirugikan dan membuat reputasi keprcayaan semakin menurun.

Advertisement
Berikan Komentar

Tim Dalam Artikel Ini

CLOSE