Salah satu kampus ternama di Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB) sedang ramai diperbincangkan publik. Perbincangan tersebut berawal dari konflik yang terjadi antara Rektor dengan Forum Dosen Sekolah Bisnis Manajemen ITB (FD SBM ITB).
Buntutnya, FD SBM ITB menghentikan operasi Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB sejak Selasa (8/3/2022). Konflik ini berawal dari pencabutan hak swakelola SBM ITB oleh Rektor ITB tanpa kesepakatan pihak yang berkepentingan, termasuk FD SBM ITB.
Seperti apa kronologi lengkapnya dan kebijakan apa yang membuat konflik ini muncul? Simak penjelasannya di bawah ini ya, Sobat Hipwee.
Konflik berawal dari pencabutan hak swakelola SBM ITB tahun 2003
Konflik berawal dari pencabutan hak swakelola SBM ITB | Credit: Instagram @itb1920
Kronologi konflik tersebut berawal saat Rektor ITB mencabut sepihak hak swakelola SBM ITB tahun 2003. Aturan pencabutan tersebut diputuskan sepihak tanpa musyawarah dan kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak yang berkepentingan.
Perwakilan FD SBM ITB, Jann Hidajat menuturkan bahwa berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengakhiri konflik. Upaya tersebut antara lain dengan mengadakan pertemuan FD SBM ITB dengan Rektor dan Wakil Rektor pada tanggal 4 Maret 2022. Namun, pertemuan tersebut tidak berujung kesepakatan.
FD SBM ITB mengatakan bahwa pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa Rektor ITB tidak mengakui pondasi atau dasar-dasar pendirian SBM ITB yang tertera dalam SK Rektor ITB Nomor 203/2003. Jann juga memaparkan bahwa pencabutan swakelola itu meruntuhkan eksistensi SBM ITB sebagai sekolah yang inovatif.
“Pencabutan swakelola otomatis telah mematikan ruh dan sekaligus meruntuhkan ‘bangunan’ SBM ITB, raison d’etre, alasan kehidupan atau dasar eksistensi SBM ITB sebagai sebuah sekolah yang inovatif dan gesit,” tutur Jann dilansir dari Asumsi.co, Kamis (10/3).
FD SBM ITB mengkritisi kepemimpinan Rektor ITB yang kerap membuat aturan tanpa musyawarah
FD SBM ITB mengkritisi kepemimpinan Rektor ITB | Credit: Instagram @itb1920
Jann menilai Rektor ITB sedang membuat sistem yang terintegrasi yang seragam dan berlaku untuk semua fakultas di ITB. Namun, penyeragaman tersebut diberlakukan di tengah perbedaan karakteristik dan potensi di ITB.
“Sistem yang dibangun oleh Rektor ITB belum selesai, namun peraturan yang lama sudah ditutup. Peraturan baru ini menguatkan posisi Rektor sebagai penguasa tunggal dengan sistem yang sentralistis dan hirarkikal membuat ITB menjadi tidak gesit atau lincah,” lanjut Jann.
Pihak FD SBM ITB juga mengkritisi kepemimpinan Rektor ITB selama ini yang seringkali membuat peraturan tanpa dimusyawarahkan terlebih dulu. Peraturan yang dibuat juga dianggap tidak memperhatikan dampaknya terhadap pihak lain dan tidak sesuai prinsip statuta ITB.
Pihak dosen menuntut pengembalian asas swakelola
FD SBM ITB menuntut dikembalikannya asas swakelola | Credit: Instagram @itb1920
Dalam polemik ini, FD SBM ITB menghendaki dua tuntutan. Mereka menuntut agar dikembalikannya asas swakelola dan pengkajian ulang peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Rektor ITB.
Untuk menyelesaikan masalah ini, FD SBM ITB melibatkan perwakilan Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan unit terdampak, khususnya SBM ITB.
Untuk menguatkan tuntutan di atas, terhitung 8 Maret 2022, FD SBM ITB memutuskan akan melakukan rasionalisasi pelayanan akademik sampai adanya kesepakatan baru dengan Rektor ITB.
Semoga permasalahan ini segera menemukan jalan keluar ya, SoHip.
Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
