Kegiatan di Luar Berkurang, Kenapa Jalanan Ditutup?

Berita mengenai Covid-19 sudah tidak sesuatu yang baru bagi kita saat ini. wabah Covid-19 sudah ditetapkan oleh presiden sebagai wabah bencana nasional. Upaya pencegahan dari pemerintah terus dilakukan untuk menekan penyebarab virus ini di masyarakat. Padap 10 April 2020, beberapa pemerintah Provinsi di Indonesia memutuskan untuk mengambil tindakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah pertama di Indonesia yang menerapkan program PSBB lalu diikuti oleh beberapa provinsi di Indonesia. Berdasarkan berita Covid-19, adanya penerapan PSBB betujuan untuk mengurangi mobilitas atau aktivitas sehingga masyarakat mengurangi aktivitasnya dilakukan hanya dirumah saja.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengumumkan perpanjangan PSBB sampai 22 Mei 2020. Perpanjangan ini kebih meningkatkan kedisiplinan untuk perusahaan-perusahaan yang masih berpoerasi dan masyarakat yang masih berkumpul dan berkerumun di satu tempat. Dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, jika ada masyarakat melanggar akan dikenakan sanksi karena sudah dihimbau untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Kita ingin pandemic Covid-19 cepat selesai di Indonesia, maka kita harus kompak untuk disiplin melaksanakannya. Angka penyebaran Covid-19 akan menurun apabila kita disiplin dan mengurangi aktivitas diluar rumah. Pemprov bersama dengan Polda dan Kodam berusaha meningkatkan kedisiplinan perusahaan yang belum melakukan Work From Home (WFH) atau bekerja di rumah. Setiap hari Pemprov memberikan peringatan dan himbauan kepada masyarakat yang masih berkumpul di satu tempat.

Dalam masa pandemic Covid-19 ini, Polda Metro Jaya memastikan tidak ada penutupan jalan saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) PSBB di DKI Jakarta. “Tidak ada (penutupan jalan), kan PSBB, physical distancing bukan lockdown atau karantina”, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus. Provinsi DKI Jakarta tidak diadakan penutupan jalan karena ada masyarakat yang diharuskan bekerja di luar rumah seperti ojek online, taksi online, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Namun berbeda di kota Cimahi.

Pemkot Cimahi, Bandung akhirnya menutup sejumlah ruas jalan lantaran masih padatnya volume kendaraan dan masyarakat belum mengidahkan aturan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 22 April hingga 6 Mei nanti. Sejumlah ruas jalan yang ditutup mulai Jumat (24/4/2020) salah satunya adalah Jalan Gandawijaya. Jalan Gandawijaya menjadi ruas jalan dengan aktivitas terpadat karena jalan tersebut berdiri banyak ruko dan menjadi pusat perbelanjaan di kota Cimahi. Pertokoan yang tidak menjual kebutuhan bahan pokok atau makanan juga akhirnya ditutup oleh pemerintah.

“Betul kami lakukan penutupan sejumlah ruas jalan kota karena masih banyak pelanggaran PSBB. Karena Jalan Gandawijaya ditutup, maka arus lalu lintas dialihkan ke jalan Sisingamangaraja,” ujar Kepala Seksi Angkutan Dishub Kota Cimahi, Ranto Sitanggang.

Angkutan kota juga dihentikan operasionalnya berdasarkan Pemenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, mulai 24 April 2020 angkutan umum tidak boleh beroperasi, apabila masih beroperasi akan disuruh putar balik. "Angkot juga semua operasionalnya dihentikan, kecuali angkutan karyawan, angkutan logistik, serta mobil jenazah atau ambulance," tuturnya.

Bagi pengguna kendaraan roda dua juga diwajibkan mengenakan masker dan sarung tangan serta tidak boleh berboncengan kecuali satu alamat. Apabila pengendara motor tersebut tidak mematuhi aturan, maka akan diperintahkan untuk putar balik.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Harjono mengatakan, akses jalan tersebut ditutup karena tingkat mobilitas masyarakat masih tinggu di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), “Penutupan jalan dilakukan setelah sosialisasi kepada warga setempat, termasuk desa yang bersebelahan. Sehingga masyarakat di dua wilayah yang kerap memanfaatkan ruas jalan tersebut tahu akan penutupan jalan," ujarnya.

Diakuinya, Kota Cimahi memiliki banyak ruas jalan yang berbatasan langsung dengan daerah lain. "Memang masih ada beberapa ruas jalan perbatasan belum ditutup. Kita sosialisasi dulu sambil melihat kemungkinan jalan alternatif lain. Sebab, hal ini dibutuhkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah PSBB," jelasnya. Sebelumnya, Pemkot Cimahi menambah ruas jalan yang ditutup mulai Jumat 24 April 2020. Selain menutup jalan, Pemerintah Kota Cimahi menilai masih banyak toko yang di luar pengecualian, masih beroperasi sehingga harus dilakukan ketegasan.

Sejak penerapan PSBB 22 April 2020 lalu di Kota Cimahi, diharapkan berhasil menekan penyebaran COVID-19 dengan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti himbauan pemerintah untuk diam di rumah, pertokoan yang tidak menjual kebutuhan bahan pokok atau makanan untuk tutup. Wali Kota Cimahi Ajay Priatna menyatakan, evaluasi PSBB masih banyak yang harus disempurnakan. "Salah satunya menambah checkpoint untuk mengurangi mobilitas warga karena faktanya di jalanan masih ramai," ujarnya. Titik check point dan pos tersebut  berfungsi sebagai pengontrolan akses keluar masuk kendaraan dari dan menuju Kota Cimahi. "Tetap menerapkan physical distancing di dalam kendaraan, sehingga kapasitas maksimal hanya 50%. Untuk motor juga diperiksa, kalau berboncengan dan KTP tidak sama kemungkinan akan diturunkan," tegasnya.

Terdapat sanksi, jika masyarakat melanggar. "Pelanggar pada hari ke-1 sampai hari ke-3 pelaksanaan PSBB, akan diberikan sanksi teguran. Pelanggar yang mengulang kesalahan setelah mendapat teguran ke-3 akan diberikan sanksi berupa isolasi. Sanksi isolasi paling lama adalah 1×24 jam, dan dibebaskan pada pkl. 06.00 WIB. Tempat isolasi disiapkan oleh Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Cimahi di tiap kecamatan sebagai pembinaan lanjutan terhadap warga tersebut," tegasnya.