Menilik Sikap terhadap Kaum Wanita di Dunia Karir Tentang Promosi Hingga Remunerasi

Dunia sudah mulai bergerak menuju konteks keberlanjutan, atau lazimnya disebut sustainability context. Secara umum, konteks keberlanjutan lebih sering dikaitkan dengan bidang lingkungan, seperti pembangunan yang berkelanjutan, green product, dan berbagai hal lainnya, dibandingkan dengan bidang sosial maupun kemanusiaan. Akan tetapi, konsep keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan unsur lingkungan belaka.

Lembaga dunia, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) merilis sebuah konsep yang diberi nama Sustainability Development Goals (SDGs) yang berisi 17 tujuan keberlanjutan yang menjadi fokus pengembangan dari negara-negara di dunia. 11 dari 17, atau sekitar 64,7% dari SDGs tersebut berhubungan dengan tujuan yang berfokus di bidang sosial dan kemanusiaan. Salah satu dari tujuan di bidang kemanusiaan adalah mengenai kesetaraan gender (gender equality). Perihal ini dianggap penting oleh PBB karena memang pada kenyataannya, masih banyak kesenjangan  perlakuan terhadap wanita.

Banyak seruan dari aktivis wanita di seluruh penjuru dunia yang memperjuangkan hak-hak kaum hawa, salah satunya yang terkenal yaitu Malala Yousafzai dari Pakistan. Seruan dari para aktivis tidak jauh dari tuntutan adanya kesetaraan di bidang pendidikan dan profesi. Menurut World Bank Data, persentase partisipasi wanita dalam angkatan kerja secara global hanya sebesar 47,14%, cukup jauh dibawah persentase pria yaitu 74,2%. Jika dari tingkat partisipasi saja sudah terdapat kesenjangan, maka secara garis besar dapat dilihat adanya perbedaan perlakuan di bidang profesi yang dialami oleh kaum wanita. Perbedaan ini tidak hanya sebatas dari jumlah partisipasi, namun juga dari segi kesempatan promosi maupun remunerasi.

Salah satu perbedaan yang bisa dikatakan kentara adalah adalah perihal promosi dan jabatan. Menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia, kaum pria masih sangat mendominasi di jabatan manajerial dengan angka 75,83% dibandingkan dengan wanita yang hanya memiliki porsi 24,17% dalam posisi ­high-level structure. Alasan klasiknya adalah wanita tidak sekompeten pria. Faktanya, menurut American Psychological Association, sekarang wanita dianggap sama atau bahkan lebih kompeten dibandingkan pria.

Menurut polling yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018, 65% responden menyatakan bahwa wanita lebih berkompeten dan memiliki tingkat intelegensi yang lebih tinggi dibandingkan pria. Lantas, mengapa hingga sekarang jabatan manajerial masih lebih banyak diberikan kepada pria, padahal wanita memiliki tingkat kompetensi yang sama bahkan lebih tinggi? Hal ini sangat disayangkan karena tidak mendukung terciptanya kesetaraan gender antara pria dan wanita di area professional.

Jangankan jabatan manajerial, wanita juga tidak jarang mengalami perlakuan yang tidak mengenakkan ketika memiliki keinginan untuk meniti karirnya atau mendapatkan promosi. Salah satu hal yang umum dijumpai adalah quid pro quo sexual harassment. Apakah itu? Pelecehan seksual quid pro quo adalah sebuah pelecehan yang dilakukan dengan imbalan tertentu. Yang sering terjadi di dunia kerja adalah wanita diiming-imingi akan naik jabatan apabila bersedia memuaskan keinginan dari jajaran direksi atau manajerial.

Sudah banyak sekali kasus yang terjadi, namun salah satu kasus yang masih cukup hangat adalah terkait direksi PT Garuda Indonesia. Beberapa waktu lalu, berita di tanah air sedang hangat-hangatnya membahas pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ari Askhara, Direktur Utama Garuda. Di dalam kesaksian salah satu pramugari Garuda, disampaikan bahwa Ari Askhara mengiming-imingi pramugari yang dia sukai dengan loncatan cepat untuk mendapatkan pelatihan dan menjadi pramugari Boeing-777 apabila bersedia menemani karaoke dan melakukan hal-hal tidak senonoh lainnya sesuai permintaan Ari Askhara. Kasus ini hanyalah satu dari banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap kaum wanita agar mereka dapat meniti karirnya. Apabila mereka tidak bersedia, tidak jarang mereka menerima perlakuan buruk dan bahkan dikeluarkan dari perusahaan. Hal ini tentu sangat menyedihkan melihat betapa sulitnya bagi kaum wanita untuk dapat mengembangkan karir professional yang dimilikinya.

Hal lain yang juga menjadi sorotan dan seruan bagi banyak aktivis wanita adalah perihal remunerasi. Berdasarkan survei global yang dilakukan oleh Korn Ferry Gender Pay Index terhadap 14.284 pegawai di 53 negara, rata-rata wanita menerima gaji 16,1% lebih rendah dibandingkan pria. Di Indonesia sendiri, Sri Mulyani menyampaikan di dalam keynote speech pada ABAC Women’s Luncheon dengan tema “Pushing Growth of Woman-LED Social Enterprise” bahwa wanita menerima gaji lebih rendah 23% dibandingkan kaum pria. Tentu menjadi sebuah pertanyaan, mengapa perbedaan tersebut bisa terjadi? Salah satu alasan yang diungkapkan adalah karena perusahaan memperhitungkan cuti kehamilan, cuti kelahiran, maupun cuti datang bulan yang dapat diambil oleh kaum wanita.

Menurut pendapat pribadi saya, hal ini tidak masuk akal. Bukankah memang sudah kodrat seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan? Cuti yang diambil hanya berdampak pada suatu rentang waktu tertentu saja, bukan secara keseluruhan akan mempengaruhi secara masif kinerja seorang wanita selama masa dia bekerja. Dengan demikian, mengapa harus ada perbedaan rasio gaji yang diterima oleh wanita? Hal-hal yang menjadi alasan perusahaan membedakan gaji adalah hal yang bersifat alamiah dan scientific, serta tidak dapat dihindari (bukan seperti mengantuk atau malas-malasan dalam bekerja), sehingga tidak dapat menjadi dasar akan adanya pembedaan remunerasi yang diterapkan terhadap kaum wanita.

Remunerasi seharusnya diberikan berdasarkan kinerja (performance-based) agar karyawan merasa termotivasi untuk memberikan usaha terbaik mereka bagi perusahaan, seperti yang diungkapkan oleh Jessica Miller-Merrell, founder dari Workology yang merupakan seorang ahli dalam bidang HR (Human Relations), bukan berdasarkan gender seseorang. Fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa dunia ini masih jauh dari konteks kesetaraan gender. Masih banyak perlakuan tidak adil yang dialami kaum wanita, salah satunya di bidang profesi. Wanita mengalami kesenjangan dalam hal remunerasi maupun mengalami hambatan saat ingin mengembangkan karirnya lebih jauh lagi.

Perlakuan ini menghambat tujuan global yang sedang bergerak menuju konteks keberlanjutan (sustainability). Hal yang dapat kita lakukan saat ini adalah untuk berhenti memandang gender sebagai sebuah perbedaan kompetensi dan intelegensi, melainkan hanya sebatas “klasifikasi” antar manusia. Mengutip Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB dan penerima hadiah Nobel, bahwa “Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance.”