Minimnya Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia dalam dunia pekerjaan masih dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi. Meski telah ada aturan berupa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam realitanya mereka masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2018, sebanyak 24.493.684 jiwa merupakan jumlah penyandang disabilitas usia dewasa dan menurut Kementrian Sosial, sebanyak 24% penyandang disabilitas  tersebut berperan sebagai kepala keluarga. Hal tersebut menjadi hal yang sangat memprihatinkan dan sangat krusial karena banyak dari kalangan penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk memenuhi kesejahteraan mereka.

Sulitnya penyandang disabilitas untuk diterima dalam suatu pekerjaan adalah penghambat bagi mereka untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Hal ini dikarenakan perusahaan swasta maupun non swasta belum mengerti bagaimana melakukan pemetaan kompetensi penyandang disabilitas dalam perusahaan. Berdasarkan data Disable Enterprise pada tahun 2019, terdapat sekitar 40 persen penyandang disabilitas yang melamar pekerjaan dan siap bekerja, namun mereka belum bisa langsung diterima dikarenakan masih harus menunggu kesiapan perusahaan melakukan pemetaan kompetensi penyandang disabilitas untuk ditempatkan dalam bidang tertentu di perusahaan.

Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk membuka berbagai macam usaha kecil menengah mulai dari kuliner sampai dengan tekstil. Cara yang mereka lakukan juga bermacam–macam seperti, berjualan keliling menjajakan makanan seperti kerupuk sampai menetap ditepi jalan menjual bahan bakar eceran ada juga yang menawarkan jasa seperti layanan menjahit baju, cleaning service melalui aplikasi online, pijat refleksi, dan masih banyak lagi.

Namun tampaknya usaha–usaha yang mereka tekuni tersebut belum cukup untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi mereka. Masih banyak dari mereka yang belum memiliki tempat tinggal yang layak huni dikarenakan pendapatan dari hasil mereka bekerja belum dapat dikatakan cukup. Melihat hal tersebut, dari tahun 2018 lalu pemerintah sudah mengupayakan beberapa cara untuk menangani permasalahan ini seperti memberikan pelatihan dari balai–balai Kementrian Perindustrian untuk mengurangi permasalahan tentang kesejahteraan penyandang disabilitas.

Beriringan dengan itu, sudah mulai banyak perusahaan yang siap menerima penyandang disabilitas untuk bekerja diperusahaan–perusahaan tersebut, bahkan sudah beredar beberapa tempat yang khusus mempekerjakan penyandang disabilitas dalam satu tempat. Masyarakat pun sudah banyak yang turut ikut serta membantu meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas dengan berbagai macam gerakan–gerakan baik di media sosial maupun secara langsung.

Namun jika dilihat lebih mendalam, sayangnya masih cukup banyak penyandang disabilitas di Indonesia yang belum sepenuhnya mendapat kesejahteraan yang cukup. Meski pemerintah sudah mengupayakan banyak cara yang cukup efektif untuk menangani permasalahan ini dan sudah banyak perusahaan yang siap untuk mempekerjakan penyandang disabilitas serta cukup banyak gerakan–gerakan masyarakat untuk membantu mereka, nampaknya masih banyak penyandang disabilitas di Indonesia yang belum mendapatkan tangan bantuan dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Hal ini dikarenakan banyaknya penyandang disabilitas yang belum terdaftar atau belum tersentuh bantuan – bantuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para penyandang disabilitas tersebut.