Penyaluran Bansos yang Tidak Tepat

Pemerintah menyalurkan bantuan untuk membantu atau meringankan beban dari masyarakat mengingat saat ini kondisi perekonomian dalam kondisi yang tidak stabil. Manfaat tersebut dapat dirasakan apabila penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran, akan tetapi kenyataan yang ditemukan berbeda dari beberapa data yang diberikan. 

Mereka yang memiliki rumah tidak layak huni, pendapatan tidak ada, orang tua dan janda-janda yang seharusnya berhak menerima bantuan namun malah tidak mendapatkan apapun. Sangat disayangkan bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang masih memiliki pekerjaan, orang yang berada dan pensiunan. 

Kalau dilihat kebanyakan dari mereka yang menerima bantuan memiliki hubungan dekat dengan aparat desa. Keinginan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan sepertinya belum bisa terealisasikan jika dalam pemberian bantuan masih ditemukan hal seperti ini.

Saat ini begitu banyak jenis Bansos yang dicarikan akan tetapi satu kepala kelurga bisa mendapatkan lebih dari satu bantuan. Ketika kita mengadukan hal tersebut maka mereka berdalih bansos tersebut sudah didata oleh pemerintah bukan dari desa, tapi kenyataan nya yang mendata atau yang memilih masyarakat yang berhak menerima bansos tersebut di data dari desa yang melibatkan RT, Kadus dan pengurus desa lainnya.

Penyebab lain dari tidak meratanya bantuan juga di sebabkan oleh kurang nya kesadaran diri. Baik kesadaran dari pemerintah desa maupun kesadaran diri masyarakat itu sendiri. Kesadaran diri pemerintah desa diperlukan agar benar-benar bertanggung jawab dan selektif dalam menentukan siapa saja yang  layak menerima bantuan sosial. 

Ditengah perekonomian seperti ini rata-rata orang orang hanya memikirkan diri sendiri dan kerabat dekat saja tanpa pernah memikirkan hak orang lain, Sifat egois dan serakah mulai terlihat karena faktor ekonomi yang semakin sulit. Meskipun tidak semuanya namun sebagian besar seperti itu. Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dipengaruhi oleh tidak validnya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). DTKS perlu disempurnakan, DTKS tidak valid karena pembaharuan data tidak dijalankan dengan baik oleh Aparat desa. 

Aparat desa benar benar harus menyadari dan benar-benar harus bekerja maksimal dalam melakukan pendataan. Meskipun saat ini Kemensos menyediakan laman yang dapat digunakan untuk mengadukan masalah terkait bansos namun banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengaduakan permasalahan mereka. Jika pemberian bansos masih seperti ini tanpa melakukan perbaikan data, tanpa adanya kesadaran diri maka setiap ada bantuan akan berlansung sama tidak akan ada perubahan.