Kuliah di luar negeri, jadi impian banyak anak muda millennial. Di samping mencari kualitas pendidikan tinggi yang lebih baik, pastinya banyak orang yang ingin merasakan bagaimana kehidupan di negara lain. Nah sebuah kabar mengejutkan tentang nasib ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan ini, mungkin akan membuat kalian yang bermimpi kuliah di luar negeri berpikir ulang.
Sebuah media Taiwan baru-baru ini mengungkapkan bahwa ratusan mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Taiwan, justru bekerja dari pagi sampai malam di pabrik-pabrik. Mereka disuruh bekerja selama 10 jam nonstop untuk membungkus puluhan ribu kotak softlens. Memang ada program magang sih, tapi masa’ sampai kerja layaknya pegawai biasa begitu ya? Malah katanya para mahasiswa yang kebanyakan muslim ini dipaksa makan babi lo! Kasihan banget, padahal ‘kan mereka cuma pengin kuliah. Gimana sih kisah selengkapnya? Baca bareng Hipwee News & Feature yuk!
Dugaan ini awalnya justru diungkap pertama kali oleh surat kabar Taiwan –Taiwan News. Sekitar 300 mahasiswa RI di bawah 20 tahun, jadi korban kerja paksa dan yang muslim disuruh makan daging babi!
Cuma kuliah 2 hari dalam seminggu via riauaktual.com
Seorang anggota parlemen Taiwan, Ko Chih-en, melakukan investigasi terhadap 6 perguruan tinggi Taiwan yang kedapatan menjadikan mahasiswa asing asal Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik sebagai buruh di pabrik-pabrik industri. Hasil investigasi ini dikutip surat kabar Taiwan News, seperti dilansir CNN. Sebanyak 300 mahasiswa di antaranya ternyata adalah mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di sana. Umurnya masih muda banget, di bawah 20 tahun!
Katanya mereka cuma kuliah dua hari dalam seminggu. Sisanya, malah disuruh kerja dari jam 7.30-19.30, berdiri 10 jam nonstop buat membungkus sekitar 30 ribu kotak softlens, dengan waktu istirahat cuma 2 jam. Ko juga menceritakan bagaimana kebanyakan mahasiswa yang muslim ini, dipaksa makan daging babi 🙁
Dari keterangan Ko, kalau para pelajar ini menolak bekerja, studi mereka akan dipersulit sama pihak kampus. Dan perusahaan tidak mau lagi kerjasama dengan universitas. Kok jahat…
Ilustrasi: mahasiswa Indonesia di Taiwan via www.kompasiana.com
Kebayang sih gimana situasi yang dihadapi para mahasiswa Indonesia itu. Mereka seolah tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran kerja paksa, yang mungkin malah tidak ada hubungannya sama mata kuliah kampus. Lha wong cuma disuruh membungkus kotak-kotak softlens. Soalnya kalau menolak, perusahaan akan membatalkan kerjasama dengan pihak kampus, dan studi mereka bakal dipersulit.
Dugaan lain, universitas katanya juga menerima subsidi dari Kementerian Pendidikan Taiwan kalau bisa mempekerjakan mahasiswanya di pabrik-pabrik industri. Lalu uang ini dipakai buat membayar calo sebagai perekrut pelajar. Harga per siswa sekitar 200 dolar Taiwan atau Rp95 ribu!
Kemenristekdikti mengaku tidak tahu menahu. Karena katanya para mahasiswa ini kuliah lewat jalur ketiga, bukan lewat lembaga pendidikan tinggi. Makanya kejadian semacam ini jadi tidak terkontrol pemerintah Indonesia
Menristekdikti, M. Nasir via detikriau.org
Kabar dugaan kerja paksa ini sekarang sudah sampai ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) lo. Seperti dikatakan Menteri Ristekdikti, M. Nasir, dikutip dari Detik, pihaknya belum menerima laporan resmi soal kasus ini. Karena katanya sih para mahasiswa itu kuliah di Taiwan lewat perantara, bukan lewat lembaga pendidikan tinggi. Padahal kalau lewat Taipei Economic and Trade Office (TETO), peristiwa semacam ini pasti akan terpantau.
Tapi meskipun diduga mereka kuliah lewat jalur non-pemerintah, Nasir mengaku bakal terus mengawal kasus ini dengan berkoordinasi dengan TETO. Masalahnya, Taiwan sama Indonesia ini tidak punya hubungan diplomatik, jadi di sana tidak ada Kedutaan Besar (Kedubes) RI yang bisa dimintai keterangan atau bantuan gitu. Selama ini mahasiswa Indonesia di sana berada di bawah perlindungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI). Padahal KDEI cuma fokus ke perdagangan.
Miris lo ketika tahu para pelajar ini tidak punya perlindungan yang jelas di sana. Soalnya kalau kata Hanas Subakti, Kepala Humas dan Media Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan, kasus ini sudah dilaporkan ke KDEI sejak 2017. Tapi karena kita tidak punya atase khusus pendidikan, jadi perlu waktu buat melapor ke pusat. Intinya birokrasi yang sulit ini secara tidak langsung bikin penanganan kasus ini jadi makin lama gitu deh…
Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
