Selama ini Buruh Migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia dipandang bekerja di luar negeri karena suatu keadaan yang mendesak diri. Hal ini dilakukan karena berbagai tuntutan hidup, ekonomi. Dikala Indonesia digaungkan menjadi negeri yang kaya raya dengan kekayaan alam yang melimpah, masih terdapat rakyat yang sulit untuk melangkah. Pengeksploitasian alam yang membabi buta, namun itu semua atas kendali investor asing. Haruskah kami, anak negeri, menjadi budak atas negri sendiri?

Disisi lain, pemerintah menggalakkan jargon “SMK bisa! , dengan janji membuka lowongan pekerjaan, namun kenyataanya nol besar. Harga bahan pokok semakin melejit,rakyat menjerit. Sehingga bagi beberapa orang memutuskan untuk meninggalkan tanah air untuk membawa mimpi, menuju kehidupan yang lebih baik. Yang penulis ketahui, ada beberapa agen yang menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dengan beberapa iming-iming. Namun tak lupa, dokumen penting menjadi jaminan. Dari gaji yang tinggi, hingga tempat kerja yang modern dan nyaman. Namun pada kenyataannya, potongan gaji tiap bulan yang diterima buruh migran yang mencekik. Inikah perbudakan modern?

Advertisement

Hal inilah yang sepertinya harus menjadikan perhatian bersama. Pemerintah harusnya membelalakkan mata, bahwa urusan negara tak melulu partai politiknya.Mereka, saudara kita, buruh migran sedang bertaruh nyawa menjadi Pahlawan Devisa. Coba renungkan, jika disuruh untuk memilih, mereka pasti juga tidak mau hidup dan bekerja jauh dari orang-orang yang dicintainya. Hal tersebut dilakukan karena keadaan yang mendesak. Terkait hal tersebut, masihkah hati para tuan-tuan anggota parlemen terbungkam? Pahlawan Devisa sedang berjuang, Tuan-tuan berdasi berfoya-foya?

Sebenarnya sah-sah saja jika orang bermimpi tentang apapun jua. Keluar negeri sekalipun. Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah, manakah hak-hak yang seharusnya diterima oleh buruh migran? Bukankah mereka setiap bulan juga melakukan kewajiban?

Penulis pernah membaca sebuah portal berita mengenai buruh migran. Ada yang ingin melakukan sebuah pengaduan ke KBRI, namun ditolak dan diperintahkan untuk lapor ke suatu tempat. Hingga yang terakhir, eksekusi buruh migran namun pihak keluarga tidak mengetahui. Masalah seperti ini memberikan kesan bahwa pemerintah seperti menutupi atau tidak terwujudnya sikap transparan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Bagaimana bisa terjadi, akan terjadi eksekusi namun pihak keluarga tidak diberikan informasi? Terlepas dari jabatan dan kursi, dimanakah sisi nurani sebagai sesama manusia? Buruh migran tak hanya hidup sendiri, mereka mempunyai keluarga yang tengah menunggu dipelataran rumah menyambut kepulangan anggota keluarganya. Namun apa yang terjadi? Memang benar menunggu kepulangan di pelataran, namun dalam keadaan wafat. Hal ini miris tentunya.

Advertisement

Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosedur pelaporannya? Bagaimana pengadilannya? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana….” . Tentunya banyak tanda tanya yang terngiang dibenak kita semua. Objektif tentunya sikap yang harus diimplementasikan dalam penanganan kasus buruh migran. Dalam hal inilah peranan pemerintah diperlukan. Menemani dalam menangani prosedur-prosedur yang harus dijalani buruh migran jika terjadi sebuah keadaan yang rancu. Dan tak lupa, transparan. Banyak buruh migran yang mengeluh atas sulitnya melakukan kepengurusan di KBRI. Sudah seharusnya pemerintah melakukan evaluasi.

Tentang buruh migran, kita sebagai masyarakat, bisa meminimalisirnya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, wira usaha. Bagi pemerintah, marilah tuan-nyonya, bukalah mata, rangkulah dan beri pendampingan bagi saudara kami diluar negeri dan lindungi hak-haknya. Dan bagi saudaraku buruh migran, tegakkan kepalamu, kepalkan tanganmu, majulan digaris terdepan, merdekakan dirimu, dan sudah saatnya kalian menang!

Advertisement

Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya