Mengapa Aku yang Berbeda Ini Diperlakukan Berbeda dengan Lainnya?

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 2016 merupakan undang-undang yang sangat penting bagi penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang ini sangat jelas mengatur tentang apa saja hak-hak penyandang disabilitas, koordinasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, penghargaan yang diberikan kepada individu yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas, kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas dan juga terdapat larangan bagi setiap orang yang mewakili penyandang disabilitas sehingga tidak merugikan penyandang disabilitas tersebut, serta tindak pidana bagi yang melanggar undang-undang ini. Namun kenyataannya hak-hak penyandang disabilitas dan aturan yang terdapat dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas masih ada yang belum terpenuhi hingga saat ini.

Penyandang disabilitas juga sering menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia dan hampir disetiap sektor, baik ekonomi, sosial dan budaya, serta politik.

Selama ini penyandang disabilitas seringkali didiskriminasi dan selalu menjadi orang yang tidak beruntung. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sering kali kita temukan dikehidupan sehari-hari. Hal tersebut bisa kita lihat dari pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas merupakan aib dan kutukan. Sehingga masyarakat cenderung untuk menjauhi penyandang disabilitas, bahkan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Penyandang disabilitas juga dianggap tidak mampu dalam melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh non-penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktifitas sendiri melainkan selalu bergantung pada orang lain.

Praktek diskriminasi terjadi baik dalam pengambilan keputusan, maupun aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Praktek diskiriminasi terhadap penyandang disabilitas, antara lain:

Diabaikan dalam dunia pendidikan

Saat ini pemerintah telah mendorong secara aktif inklusivitas bagi penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan melalui berbagai kebijakan, namun dalam kenyataannya pendidikan penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan. Kurangnya pendidikan bagi penyandang disabilitas terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus, dan juga stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Diabaikan dalam pencarian kerja

Saat ini dalam dunia kerja banyak tuntutan-tundutan, salah satunya  sumber daya manusia yang berkualitas. Syarat yang berikan kepada pencari kerja harus memenuhi standar kesehatan fisik, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada penyandang disablitas. Penyandang disabilitas belum mendapatkan pemenuhan hak yaitu mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka. Lapangan pekerjaan yang disediakan baik dalam sektor publik maupun sektor swasta masih belum memperhatikan penyandang disabilitas.

Selain itu masih terbatasnya pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas yang secara langsung berimbas pada kesiapan Sumber Daya Manusia penyandang disabilitas yang siap bekerja dan dipekerjakan oleh dunia profesional meski pemerintah telah mengatur tentang kewajiban pihak swasta dan BUMN untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas, namun masih banyak sektor swasta dan BUMN yang tidak menjalankan aturan tersebut.

Diabaikan dalam pelayanan publik

Selain dalam pencarian kerja, penyandang disabilitas juga masih sering diabaikan dalam pelayanan publik. Hal tersebut antara lain tidak tersedianya fasilitas ramah disabilitas seperti transportasi, bangunan umum (rumah sakit, sekolah, kampus), trotoar, halte dan lainnya. Kebanyakan fasilitas yang dibangun tidak ramah disabilitas dan tanpa memperhitungkan keberadaan para penyandang disabilitas. Walaupun fasilitas ramah disabilitas diadakan oleh pemerintah daerah, fasilitas tersebut masih jauh dari syarat ketentuan layak SOP, misalnya blok pemandu yang disediakan sebagian besar berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena ditempatkan pada posisi yang salah, sehingga dapat membahayakan penyandang disabilitas.

Tidak dapat mengurus administrasi kependudukan

Tidak adanya layanan administrasi kependudukan yang ramah disabilitas membuat para penyandang disabilitas tidak dapat mengurus adminstrasi kependudukannya, hal ini dikarenakan fasilitas yang ada dikantor atau dinas tidak memadai, pegawai yang ada kantor atau dinas banyak yang tidak ramah disabilitas dan tidak kurang memiliki etika dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, sehingga seringkali pegawai tersebut tidak dapat menjelaskan kepada penyandang disabilitas dan karena adanya stigma dari keluarga maupun masyarakat bahwa mereka adalah aib atau kutukan, sehingga kebanyakan keluarga tidak mendaftarkan admistrasi kependudukan mereka. Permasalahan ini menyebabkan masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata dalam catatan kependudukan sehingga mereka tidak memiliki identitas dan tidak dapat mengikuti program pemerintah dan mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Sangat rentan dalam pelecehan seksual

Penyandang disabilitas juga sangat rentan dalam pelecehan seksual khususnya pada perempuan baik itu anak-anak maupun dewasa. Stigma yang berkembang di masyarakat sampai sekarang adalah perempuan disabilitas dianggap tidak memiliki aktivitas seksual dan reproduksi yang sama dengan perempuan non penyandang disabilitas. Hal ini membuat penyandang disabilitas mengalami diskriminasi terutama dalam memperoleh informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Penyandang disabilitas dianggap tidak memerlukan informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Dengan adanya stigma dari keluarga maupun dari masyarakat membuat mereka rentan mengalami pelecehan, kekerasan seksual dan target paling mudah dan tidak berdaya terhadap hak seksualnya.

Permasalahan penyandang disabilitas telah mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui UU No. 8 tahun 2016. Namun sayangnya penyandang disabilitas masih belum mendapatkan keadilan, bahkan hak-hak penyandang disabilitas dan pelaksanaan peraturan tersebut juga masih belum berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi baik dalam pengambilan keputusan, maupun aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat lebih memaksimalkan peraturan Undang-Undang tersebut, sehingga penyandang disabilitas bisa mendapatkan keadilan dan kesempatan yang sama sesuai dengan aturan dalam UUD 1995 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur benar-benar dapat tercapai.

Dengan demikian, untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan memberikan perlakukan yang sama kepada penyandang disabilitas, pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat melakukan, seperti melakukan sosialisasi, pelatihan atau edukasi penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah disabilitas kepada seluruh pemerintahan daerah dan unit pelayanan, dan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan dan fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas, melengkapi saran dan prasarana pendukung yang layak sesuai dengan SOP dan sesuai kebutuhuan ragam penyandang disibilitas, melakukan pendataan terkait identifikasi untuk dapat menjangkau sasaran program perlindungan penyandang disabilitas sehingga mendapatkan bantuan dan perlindungan dari program tersebut, karena sejauh ini bantuan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat dirasakan, dan memberikan pelatihan dalam bentuk keterampilan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini adalah cara untuk membantu penyandang disabilitas dalam mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki dan membantu dalam perekonomian.