ASEAN tengah mengalami perlambatan pembangunan ekonomi dan rencana konektivitas. Hal tersebut diakibatkan oleh dinamika geopolitik yang terus berubah dan hantaman pandemi Covid-19.
Kondisi ini tak pelak membuat Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN harus menangani berbagai isu penting di tahun 2021. Perwakilan Kanada untuk ASEAN, CSIS dan FORUM-ASIA turut menyoroti hal tersebut dalam webinar Outlook for ASEAN in 2021: Discussing the Agenda for Brunei’s Chairmanship.
Kanada akan dukung kepemimpinan Brunei dalam tiga pilar ASEAN
Duta Besar Perwakilan Kanada untuk ASEAN, Diedrah Kelly (dok. Tangkapan layar/YouTube CSIS Indonesia) via www.youtube.com
Berbagai isu penting bagi ASEAN yang harus ditangani Brunei dalam masa kepemimpinannya termasuk meningkatkan ketahanan regional dalam menghadapi krisis keuangan, kekurangan energi, bencana alam, dan perubahan iklim. Dalam hal ini, peluang kerja seperti antara ASEAN dan Kanada diyakini memainkan peran kunci.
Duta Besar Perwakilan Kanada untuk ASEAN, Diedrah Kelly menyampaikan Kanada telah meraih banyak pencapaian dengan ASEAN guna kepentingan bersama. Atas dasar tersebut, ia mengatakan Kanada dalam lima tahun ke depan akan bekerja sama mendukung kepemimpinan Brunei di bidang prioritas, berdasarkan dokumen koordinasi yang telah disepakati negara anggota ASEAN.
“Meskipun Kanada dan Asia Tenggara terpisah oleh Samudra Pasifik, secara geografis keduanya memiliki kesamaan pada nilai dan pemahaman dalam ikatan interpersonal, budaya, komersial serta kepentingan bersama lainnya yang lebih kuat dari batas geografis sekalipun. Kami akan mendukung Kepemimpinan Brunei dalam tiga pilar ASEAN – keamanan, ekonomi, sosial politik, dan budaya,” ujar Kelly dalam keterangan rilis yang Hipwee terima, Senin (1/2/2021).
Sejak menjabat ketua ASEAN, Brunei telah mengalokasikan dua juta dolar untuk menjalankan tanggung jawab dan menyatakan keinginan memfasilitasi hubungan diplomatik antarnegara. Dalam upaya pemulihan pandemi, Brunei mengusulkan 10 Prioritas Ekonomi yang dibagi ke dalam tiga dorongan strategis: Pemulihan (pariwisata, kemitraan baru, dan perjanjian perdangan termasuk dengan Kanada); Digitalisasi (e-commerce dan ekosistem digital); dan Keberlanjutan (dukungan untuk mikro, menengah, dan Kerjasama di bidang mineral).
Keamanan maritim dan permasalahan HAM adalah salah dua tugas besar Brunei
Nonresident Vasey Research Fellow Pacific Forum, Dr. Asyura Salleh (dok. Tangkapan layar/YouTube CSIS Indonesia) via www.youtube.com
Nonresident Vasey Research Fellow Pacific Forum, Dr. Asyura Salleh menyampaikan Brunei juga perlu menaruh perhatian lebih dengan mendorong kerjasama di bidang maritim. Menurutnya, meningkatnya kejahatan maritim adalah gejala dari ekonomi yang lumpuh, rakyat yang menderita, dan penegakan hukum yang nggak sesuai.
“Dalam memegang tampuk kepemimpinan ASEAN selama masa yang berat ini, kepemimpinan Brunei perlu mendorong kerjasama keamanan maritim dengan mengadopsi pendekatan yang seimbang antara meningkatkan kesadaran atas ancaman non-tradisional dan mendorong saling berbagi informasi mengenai kelautan,” kata Asyura.
Hal tersebut ia sampaikan nggak lepas dari faktor struktural seperti persaingan strategis AS dan China, dan eksploitasi sumber daya yang merupakan sebagian kecil masalah keamanan maritim ASEAN yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2021.
Tantangan lain Brunei sebagai pemimpin ASEAN datang dari survei cepat Civil Society Organizations tentang efektivitas ASEAN selama Covid-19 oleh FORUM-ASIA. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 81% responden menganggap ASEAN belum berhasil melindungi hak-hak masyarakat secara memadai selama pandemi. Responden menekankan pada perlunya prioritas pada isu HAM.
Survei cepat tersebut juga mengungkap bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak pembela HAM, hak migran dan pengungsi, serta hak masyarakat adat dipandang semakin memburuk oleh responden.
East Asia and ASEAN Programme Manager FORUM-ASIA, Rachel Arinii (dok. Tangkapan layar/YouTube CSIS Indonesia) via www.youtube.com
East Asia and ASEAN Programme Manager FORUM-ASIA, Rachel Arinii menyampaikan bahwa dalam beberapa dekade terakhir praktik terbaik kepemimpinan ASEAN, Brunei diyakini memiliki kesempatan untuk mengerahkan kekuatan dalam menangani masalah HAM.
“Kami merekomendasikan Brunei untuk fokus pada situasi hak asasi manusia yang semakin memburuk di kawasan, dan untuk mengintegrasikan pendekatan sinergi antara pilar ASEAN guna mengatasi pandemi,” imbuhnya.
Lewat webinar ini juga diterangkan beberapa langkah yang perlu dilakukan Brunei untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Di antaranya mengkoordinasikan upaya dengan mitra wicara untuk mengimplementasikan Kerangka Keja Pemulihan Komprehensif ASEAN, membentuk Kerangka Kerja Pengaturan Koridor Perjalanan ASEAN, mengoperasikan Cadangan Perlengkapa Medis Regional ASEAN untuk Darurat Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Baru serta memanfaatkan Dana Tanggap Covid-19 ASEAN dalam pengadaan vaksin dan alat kesehatan.
Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
